SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, WONOGIRI—Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, memastikan tahun ini akan memangkas jumlah tenaga kontrak yang bekerja di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab).
Bupati menyampaikan hal itu untuk menjawab pertanyaan pasukan oranye alias petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang berstatus tenaga kontrak dalam sarasehan di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ngadirojo, Rabu (23/1/2019). Bupati yang akrab disapa Jekek itu mengatakan keberadaan ribuan tenaga kontrak menyedot anggaran Rp23 miliar-Rp25 miliar/tahun untuk gaji mereka. Selain itu Bupati menyebut perekrutan mereka tidak melalui sistem yang benar, sehingga tidak berdasar kualifikasi tertentu. Bahkan, dia mendapat informasi perekrutan tenaga kontrak disertai proses transaksional. Bupati menilai hal itu mencederai profesionalitas Pemkab. Dia mencontohkan ada calon tenaga kontrak yang harus memberi sesuatu kepada yang akan mempekerjakan mereka. Mereka memberi karena ada pihak-pihak yang meminta kompensasi tertentu.
“Era saya enggak ada praktik seperti itu. Makanya, seluruh tenaga kontrak akan kami inventarisasi untuk mengetahui mana yang produktif dan mana yang tidak produktif. Mana yang kerjanya profesional dan mana yang kerjanya tidak profesional,” kata Bupati.
Dia melanjutkan tenaga kontrak yang tidak profesional akan diberhentikan. Namun, Bupati memastikan petugas kebersihan dan pertamanan tidak akan diberhentikan. Menurut dia, pasukan oranye di Wonogiri telah berkontribusi sangat besar dalam memelihara kebersihan dan keindahan kota. Berkat kerja keras mereka Kota Sukses dapat meraih Adipura tiga kali berturut-turut sejak 2016. Bupati berpandangan diperolahnya Adipura merupakan indikator paling jelas yang menunjukkan profesionalisme pasukan oranye.
“Rasionalisasi tenaga kontrak ini wajar menurut saya. Saya mengambil kebijakan secara terukur karena berdasar data. Saya tidak arogan walau saya [dulu] preman,” imbuh Bupati.
Kepada Espos dia menuturkan rasionalisasi tenaga kontrak akan berawal dari penilaian kualifikasi pendidikan. Langkah itu penting untuk mengetahui latar belakang pendidikan tenaga kontrak sesuai atau tidak dengan bidang pekerjaannya sekarang. Setelah itu akan diinventarisasi berdasar kinerja mereka secara menyeluruh. Mulai tahun ini pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) akan mengevaluasi kinerja mereka tiap bulan. Hal itu supaya para tenaga kontrak termotivasi untuk bekerja lebih profesional.
“Saya akan menghitung kebutuhan tenaga kontrak secara riil terlebih dahulu. Misalnya di DPU [Dinas Pekerjaan Umum], berapa idealnya tenaga kontraknya yang dibutuhkan. Setelah ini baru berbicara target jumlah tenaga kontrak yang akan diberhentikan. Tidak elok kalau kami belum memetakan kebutuhan tenaga kontrak tetapi sudah menentukan target yang akan diberhentikan,” ulas Bupati.
Pada kesempatan itu, petugas kebersihan, Purwadi Joko Raharjo, berharap dia dan lebih dari 100 rekannya tidak ikut diberhentikan. Menurut dia pasukan oranye setiap hari sudah bekerja sungguh-sungguh. Selama ini pasukan oranye risau karena mendengar kabar Pemkab akan merasionalisasi tenaga kontrak.