SOLOPOS.COM - Uchok Sky Khadafi (Foto: Seknasfitra.org)
JAKARTA—Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menemukan beberapa kejanggalan terkait dana hibah dan bantuan sosial di Kota Solo. Untuk itu Fitra melalui Kordinator Investigasi dan Advokasi, Uchok Sky Khadafi, meminta kepada Gubernur DKI Jakarta terpilih yang juga mantan Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi) untuk menuntaskannya.
Uchok menegaskan, berdasarkan temuan BPK ada anggaran hibah dan bantuan sosial Kota Solo Rp13,1 miliar yang belum jelas pengunaannya.
“Pak Jokowi, yang notebene adalah mantan Walikota Solo masih memiliki kewajiban yang harus dituntaskannya terkait dana hibah dan bantuan sosial kala dirinya menjabat. Setelah jadi Gubernur DKI Jakarta, pemberian dana hibah atau bantuan sosial harus lebih teliti lagi karena Jakarta selalu menjadi contoh bagi kota-kota lain,” tegas Uchok di Jakarta, Kamis (11/10).
Uchok memberikan perincian, pada APBD Kota Solo 2011, Jokowi menganggarkan belanja hibah Rp85,4 miliar dengan realisasi Rp77,6 miliar atau 90,91 persen dari anggaran. Hibah ini dikelola oleh 11 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jokowi juga mengalokasikan belanja bantuan sosial pada tahun 2011 sebanyak Rp6,7 miliar dan telah direalisasi Rp 6,5 miliar atau 97,78 persen.
“Hasil dari BPK untuk anggaran hibah sudah ada realisasi Rp11,3 miliar. Namun delapan SKPD nyatanya belum mempertanggungjawabkan penerima bantuan hingga 10 April lalu. Kasus serupa juga terjadi pada bantuan sosial dengan anggaran Rp1,8 miliar di tiga SKPD,” jelasnya.
Dia menjelaskan tiga SKPD yang belum mempertanggungjawaban bantuan sosial yakkni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp106 juta, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp768 juta; dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangaan dan Aset sebesar Rp945 juta.
“Jadi kami dengan tegas meminta kepada Jokowi untuk menuntaskan persoalan tersebut. Karena ini akan berdampak buruk pada kinerjanya nanti di Jakarta,” tegasnya.
