SOLOPOS.COM - Ketua DPC PDIP Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, saat diwawancara wartawan di Taman Sunan Jogo Kali (TSJK) Pucangsawit, Jebres, Selasa (30/1/2024). (Solopos.com/Kurniawan)
Solopos.com, SOLO—Ketua DPC PDIP Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, menanggapi dengan woles atau santai manuver Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini.
Mulai dari pertemuan Jokowi dengan Prabowo Subianto di Magelang sembari makan bakso, kegiatan Jokowi di lokasi-lokasi kampanye Ganjar, hingga pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan memihak.
Seperti disampaikan Rudy, panggilan akrabnya, saat diwawancara wartawan di Taman Sunan Jogo Kali (TSJK) Pucangsawit, Jebres, Selasa (30/1/2024).
Menurut dia, pertemuan Jokowi-Prabowo adalah pertemuan Presiden dengan Menhan.
Menurut dia, pertemuan Jokowi-Prabowo adalah pertemuan Presiden dengan Menhan.
“Wah itu [pertemuan Jokowi-Prabowo] hak dari Pak Presiden dengan Menhan kok. Enggak ada persoalan bagi kami. Tentu kami tetap memegang teguh netralitas ini merupakan salah satu hal yang harus kami percaya betul,” ungkap dia.
Rudy berharap Pemilu 2024 tidak seperti yang dibayangkan selama ini bahwa situasinya mencekam. Pesta demokrasi lima tahunan itu menurut dia harus berjalan dengan aman, nyaman, demokratis, oleh masing-masing masyarakat.
“Lah Pak Ganjar kan kampanye, Pak Presiden kan melaksanakan tugas sebagai kepala negara kepala pemerintahan. Saya positif thingking saja. Dengan membagikan bansos itu pun kan adalah hak rakyat yang dari negara,” sambung dia.
Rudy menyatakan bansos yang dibagikan bukan dari pejabat tertentu, melainkan dari negara. “Jadi bukan dari pejabat A, B, C, bukan. Tapi negara memberi kepada rakyatnya,” tandas dia. Rudy juga menanggapi ihwal Presiden boleh memihak.
Mantan Wali Kota Solo dua periode tersebut mengaku santai dengan pernyataan dari Jokowi. “Oh saya santai saja kok. Rakyat Indonesia semakin cerdas. Sehingga hal itu akan dilakukan benar atau pun tidak, itu terserah,” ungkap Rudy.
Lebih jauh, menurut Rudy, banyak pihak yang mengatakan ketentuan UU atau aturan yang disampaikan itu hanya sepenggal. “Tapi banyak yang menyampaikan, pernyataan itu adalah pernyataan hanya sepenggal dari UU,” terang dia.
Rudy mengatakan bila ketentuan UU dibaca secara utuh, di bagian ayatnya sudah jelas. “Itu kan yang satu pasal saja yang dibaca. Boleh memihak kalau tidak ada hubungan darah, boleh kampanye kalau tak ada hubungan darah,” urai dia.