SOLOPOS.COM - Ilustrasi RPH (JIBI/SOLOPOS/Farid Syafrodhi)
KLATEN--Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Klaten, Marjuki, meminta eksekutif pemerintah kabupaten (pemkab) setempat melibatkan dokter hewan dalam pengawasan rumah potong hewan (RPH).
Keterlibatan dokter hewan, kata Marjuki, sangat penting dalam menjaga mutu dan kualitas daging yang memenuhi standar nasional Indonesia (SNI). Marjuki meminta eksekutif menyiapkan tenaga ahli atau dokter hewan dalam jumlah yang memadai sebagai pengawas di setiap RPH.
“Jangan sampai terjadi pemotongan hewan tanpa pemeriksaan dokter hewan terlebih dahulu,” ujar Marjuki saat ditemui wartawan seusai Sidang Paripurna di Gedung DPRD Klaten, Senin (28/5/2012).
Marjuki berharap, kasus penularan penyakit antraks dari hewan ke manusia seperti yang terjadi di Dukuh Tangkisan, Desa Karangmojo, Kecamatan Klego, Boyolali tahun lalu menjadi pembelajaran bagi Pemkab Klaten. Dia tidak menginginkan kasus serupa terjadi di Klaten sehingga pemkab setempat harus mengambil langkah tepat untuk mengantisipasinya. “Di sinilah terlihat betapa keterlibatan dokter hewan itu sangat penting,” terang Marjuki.
Marjuki juga meminta Pemkab Klaten mencegah pemotongan hewan betina yang masih produktif. Menurutnya, pemotongan hewan betina produktif bertentangan dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian No 13/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Nurcholis Madjid, mengemukakan hal senada. Menurutnya, mayoritas penduduk Klaten beragama Islam sehingga setiap hewan yang disembelih harus halal untuk dikonsumsi.
“Proses penyembelihan hewan harus sesuai hukum Islam. Pemkab Klaten harus mengontrol penyembelihan dan pengolahan daging agar menjadi produk halal yang aman dikonsumsi,” katanya.
