RUSUNAWA: Akhir Tahun, Pembangunan Rusunawa Mojosongo Dimulai

RUSUNAWA BARU -- Ketua DPRD Solo, YF Sukasno saat meninjau Rusunawa Jurug belum lama ini. Menyusul rencana pembangunan Rusunawa baru di Mojosongo, Jebres, Solo, Sukasno meminta Pemkot Solo mempercepat proses serah terima pengelolaan Rusunawa dari pemerintah pusat ke Pemkot. (JIBI/SOLOPOS/dok)

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Sementara itu di sisi lain, berbagai masalah masih sering mewarnai pengelolaan Rusunawa yang sudah difungsikan di Begalon, Semanggi maupun Jurug. Salah satu masalah tersebut berkaitan dengan status kepemilikan aset bangunan Rusunawa yang masih tercatat atas nama kementerian terkait di pusat.

Kondisi tersebut sangat menyulitkan terutama ketika terjadi kerusakan pada bangunan. Selama status aset bangunan itu belum dialihkan ke Pemkot, Pemkot tidak bisa menganggarkan biaya pemeliharaan, yang termasuk di dalamnya memperbaiki kerusakan.

Karena itulah, menyusul kabar segera dibangunnya Rusunawa di Mojosongo tersebut, Ketua DPRD Solo, YF Sukasno mendorong Pemkot agar secepatnya meminta pemerintah pusat untuk menyerahkan kepemilikan aset bangunan Rusunawa itu ke Pemkot. “Terlepas dari berbagai masalah yang muncul dalam pengelolaan Rusunawa yang sudah ada saat ini, kami sangat mendukung pembangunan Rusunawa di Mojosongo karena itu akan mempercepat pemenuhan kebutuhan tempat tinggal bagi warga,” kata Sukasno.

Kepala DPU, Agus Witiarso mengungkapkan sudah ada kepastian dari Kemeterian PU mengenai anggaran pembangunan Rusunawa dimaksud. Namun, biasanya penganggaran di kementerian dimulai pada Agustus. Setelah akan diperlukan waktu untuk proses lelang dan administrasi sehingga kemungkinan baru akhir tahun nanti realisasi secara fisik dimulai.

“Menurut rencana, jumlah yang akan dibangun ada empat twin block. Satu twin block terdiri atas 180 petak rumah. Solo memang masih butuh banyak Rusunawa untuk mengatasi tingginya kebutuhan perumahan. Saat ini saja sudah ada 500-an warga yang antre di daftar tunggu calon penyewa Rusunawa,” jelas Agus.

Sayangnya, Agus melanjutkan, tingginya kebutuhan perumahan itu sulit dipenuhi karena keterbatasan lahan. Bahkan untuk Rusunawapun Pemkot hanya bisa mengandalkan tanah hak pakai (HP) Pemkot. Sebab untuk membebaskan lahan milik warga akan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Sedangkan terkait aset bangunan Rusunawa yang belum diserahkan ke Pemkot sehingga menyulitkan ketika terjadi kerusakan, Agus mengatakan tengah berusaha agar kepemilikan bangunan-bangunan segera dialihkan. Agus mengakui selama ini memang sering mengalami kesulitan berkaitan dengan status kepemilikan aset Rusunawa.

JIBI/SOLOPOS/Suharsih