RUU DESA: PPDI Kukuhkan Tim Pengawalan

WONOGIRI—Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) semakin percaya diri memperjuangkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang desa setelah menerima dukungan dari Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, yang disampaikan dalam Rakernas PPDI di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Sabtu (26/1/2013).

Dalam Rakenas itu, PPDI juga mengukuhkan tim pengawalan pembahasan RUU yang memuat status perangkat desa (perdes) tersebut. Tim beranggotakan 11 orang, diketuai Ketua PPDI, Widi Hartono.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Widi saat dihubungi Solopos.com, Minggu (27/1/2013), mengatakan pembentukan tim pengawalan RUU tentang desa dari unsur sejumlah ketua pengurus provinsi PPDI dan pengurus pusat sebenarnya sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Namun, pengukuhan baru dilakukan saat Rakernas tersebut.

“Dikukuhkan untuk mengingatkan lagi 11 orang itu soal misi pengawalan ini. Setelah ini tim akan melakukan koordinasi dengan DPR tentang pembahasan RUU desa itu,” jelas Widi.

Dia menambahkan Rakernas yang berlangsung sehari itu diikuti hampir 500 orang anggota PPDI se-Indonesia. Rakernas itu, kata Widi, memang dikhususkan untuk melakukan konsolidasi mengenai pengawalan RUU desa.

Sementara itu, Priyo, dalam paparannya di hadapan peserta Rakernas PPDI, Sabtu, menegaskan dukungannya agar perdes diangkat menjadi PNS. Pertimbangannya, dengan kondisinya sekarang kesejahteraan perdes kurang terjamin. Di samping itu, menurut Priyo, kondisi keuangan negara mampu untuk memenuhi itu.

“Ini menteri tidak tahu atau bagaimana? Ternyata ada perdes yang digaji hanya senilai itu,” ungkap Priyo saat mendengar curahan hati sejumlah perdes dalam kesempatan tersebut. Saat itu seorang perdes dari luar Pulau Jawa mengatakan dirinya hanya menerima gaji Rp200.000 per bulan.

Lebih jauh, dia mendesak pemerintah dan DPR segera mengambil langkah percepatan untuk mengesahkan UU tentang desa yang telah lama diperjuangkan PPDI. Priyo menambahkan perdes memiliki peran penting di tengah berlangsungnya tata pemerintahan secara umum. Perdes menjadi ujung tombak pemerintahan karena mereka yang harus berhadapan langsung dengan masyarakat yang karakternya beragam.