SOLOPOS.COM - Warga Desa Pilang, Masaran, Sragen, berjalan di jalan desa setempat sembari membentangkan spanduk penolakan pilkada oleh DPRD, Senin (15/9/2014) sore. (Kurniawan/JIBI/Solopos)
Solopos.com, SRAGEN – Gelombang aksi masyarakat menolak opsi pilkada oleh DPRD bermunculan di Kabupaten Sragen. Sejumlah aktivis Gerakan Rakyat Bersatu (GRB) Sragen menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Sragen, Selasa (16/9/2014).
Mereka menuntut anggota DPRD diikutkan pendidikan di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas). Tujuannya supaya para legislator memahami betul fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan. Selain itu, aksi aktivis GRB untuk menyuarakan aspirasi penolakan terhadap rencana pelaksanaan pilkada oleh DPRD.
Namun GRB menyerahkan keputusan penyelenggaraan pilkada oleh negara atau pemerintah. “Pemerintah agar menolak pilkada oleh DPRD. Pilkada agar dikembalikan kepada pilihan langsung untuk demokrasi,” kata Ketua GRB, Lucky Setyo Nugroho.
Sebelumnya pada Senin (15/9/2014) sore, puluhan warga Desa Pilang, Masaran, menggelar unjuk rasa menolak pilkada oleh DPRD. Aksi yang dilakukan sekitar pukul 17.00 WIB tersebut diikuti bapak-bapak dan ibu rumah tangga.
Mereka berjalan kaki di ruas jalan desa dekat lapangan sambil membentangkan spanduk bertuliskan kalimat penolakan terhadap pilkada oleh DPRD. Aksi tersebut dihadiri politikus PDIP, Sugiyamto, yang tinggal di desa itu. Aksi diakhiri dengan pemasangan spanduk di pinggir jalan oleh warga.
Sugiyamto menyatakan unjuk rasa merupakan aspirasi murni masyarakat akar rumput. “Aksi sore ini diikuti warga dengan berbagai latar belakang profesi, mulai dari petani, pengrajin batik, tokoh pemuda, dan organisasi masyarakat. Mereka menuntut pilkada tetap digelar secara langsung,” tandas dia.