SOLOPOS.COM - Ilustrasi Dana Desa (Solopos)
Solopos.com, WONOGIRI—Sejumlah kepala desa (kades) di Kabupaten Wonogiri menyatakan siap dianggap tak adil atau pandangan miring lainnya dalam menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa 2022.
Mereka tak terlalu memikirkan hal itu karena merasa sudah biasa menerima anggapan miring. Mereka akan fokus pada penentuan keluarga penerima manfaat (KPM) yang merujuk pada data.
Kades Singodutan, Kecamatan Selogiri, Karsanto, mengatakan regulasi yang mengatur ihwal dana desa 2022 menempatkan pemerintah desa pada posisi yang sulit. Regulasi itu, yakni Peraturan Presiden (Perpres) No. 104/2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Baca Juga: 10.000 Paket PDIP Bergambar Puan Maharani Dibagikan ke Difabel Wonogiri
Baca Juga: 10.000 Paket PDIP Bergambar Puan Maharani Dibagikan ke Difabel Wonogiri
Ketentuan yang mewajibkan pengalokasian minimal 40 persen dana desa untuk BLT membuat pemerintah desa harus mencari banyak KPM. Sebab, alokasinya besar. Dia mencatat, alokasi BLT 2022 selama setahun di Desa Singodutan senilai Rp321,218 juta dari total pagu dana desa 2022 untuk desa tersebut senilai Rp803,046 juta. Alokasi BLT itu untuk 90 KPM.
“KPM BLT 2021 di desa kami awalnya 37. Pada Desember 2021 lalu menyusut menjadi 16 KPM. Itu KPM yang masuk di DTKS [Data Terpadu Kesejahteraan Sosial]. Berarti tahun ini [2022] KPM harus diambilkan dari luar DTKS. Kalau hanya dari DTKS kuota KPM tak bisa terpenuhi,” kata Karsanto kepada Solopos.com, Minggu (9/1/2022).
Baca Juga: Kisah Yaspim Klaten, dari Patungan Rp20.000 Kini Santuni Ratusan Anak
Bukan tidak mungkin akan ada warga yang menyebut pihak yang dijadikan KPM hanya saudara, kerabat, atau tetangga dekat. Setiap ada program penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pandangan itu selalu diterima pemerintah desa, sekali pun KPM bukan ditentukan desa.
“Walaupun mekanisme penentuannya sudah sangat ketat, tetap saja kami dituding macam-macam. Itu konteksnya bukan hanya soal BLT, tapi berbagai bansos,” ucap Karsanto.
Dia tak mempermasalahkannya. Karsanto lebih menghargai warga yang menanyakan langsung kepada dirinya atau perangkat desa jika merasa ada keputusan atau kebijakan pemerintah desa yang belum pas. Dia akan dengan senang hati menjelaskan segamblang-gamblangnya dengan data.
Baca Juga: Troketon Klaten Dilirik Investor Asing, Harga Tanah Langsung Meroket
Karsanto memastikan kebijakan pemerintah desanya selalu didasari dengan data dan sesuai regulasi. Namun, kebanyakan pihak yang kurang puas hanya membicarakannya di tepi jalan, warung, pos ronda, dan lainnya.
“Saya tak mau ambil pusing dengan anggapan-anggapan semacam itu. Kalau dipikirkan lebih jauh malah bikin pusing,” imbuh Karsanto.
Dia sudah menyiapkan strategi dalam menentukan KPM BLT 2022 untuk meminimalisasi anggapan miring warga. Karsanto akan mendata ulang warga yang potensial menjadi KPM. Pendataan dilakukan kepala dusun (kadus) bersama pengurus rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).
Baca Juga: Budidaya Koro Pedang Bisa Kurangi Ketergantungan Impor Kedelai
Karsanto akan menekankan agar pendataan benar-benar sesuai fakta. Selanjutnya data dibawa ke forum musyawarah desa (musdes) yang berisikan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, perwakilan dusun, dan lainnya. Data kemudian disaring di musdes sesuai kesepakatan bersama.
Kades Semin, Kecamatan Nguntoronadi, Handoko, mengatakan hal senada. Menurut dia, bakal ada warga yang cemburu KPM diambilkan dari luar DTKS.
Dia akan memberi penjelasan tentang alokasi BLT dan jumlah KPM yang harus ditentukan lalu menyerahkan penentuan KPM kepada warga melalui musdes.