SANITASI BOYOLALI : Masyarakat di 103 Desa Masih Suka BAB Sembarangan

Sanitasi Boyolali, sebanyak 103 desa belum terbebas dari kebiasaan BAB sembarangan.

Solopos.com, BOYOLALI — Masyarakat di 103 desa di 14 kecamatan wilayah Kabupaten Boyolali belum terbebas dari kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS).

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Wakil Bupati Boyolali M. Said Hidayat mengatakan masih ada sebagian warga di desa-desa tersebut yang kurang menyadari pentingnya sanitasi sehingga mereka masih memilih tempat seperti sungai untuk BAB. “Sementara ini masih terdapat 103 desa di 14 kecamatan yang belum bebas sepenuhnya,” kata Wabup saat ditemui Solopos.com di kantornya, Kamis (13/4/2017).

BABS ini juga merupakan kebiasaan turun temurun. Dibutuhkan pendekatan yang intensif untuk mengubah kebiasaan tersebut. Selain itu, pengelolaan sungai menjadi lokasi wisata diharapkan bisa mendorong mereka untuk mengubah kebiasaan BABS di sungai.

“Kalau sungainya dibuat wisata mereka pasti akan pakewuh. Masak ya mau nekat,” imbuhnya.

Sementara itu, 164 desa di lima kecamatan sudah terbebas dari kebiasaan BABS. Kelima kecamatan itu adalah Selo, Cepogo, Musuk, Simo, dan Andong.

Dia berharap wilayah yang belum bebas dari kebiasaan BABS segera menyusul desa-desa yang sudah bebas BABS tersebut. “Harus ada langkah cepat untuk menyusul desa-desa yang sudah bebas BABS. Langkah itu harus dilakukan terintegrasi antara OPD terkait, camat, dan puskesmas,” imbuh Wabup.

Upaya percepatan itu juga terkait percepatan target Universal Access Sanitasi 2019 yang diperlukan upaya peningkatan akses masyarakat terhadap air minum layak dan sanitasi yang aman, layak, dan berkelanjutan. Salah satu strategi dalam percepatan itu adalah meningkatkan akses air minum dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan kegiatan pokok mengupayakan desa/kelurahan bebas BABS atau open defecation free (ODF).

Percepatan ini juga merupakan salah satu langkah dalam menurunkan kategori angka kemiskinan. Sementara itu, terkait upaya tersebut, dalam rakor Percepatan ODF 2017 dan Akses Universal di Aula Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali, awal pekan lalu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Wabup, DPRD, OPD terkait, camat, dan puskesmas se-Boyolali.