SOLOPOS.COM - Spanduk penolakan warga terhadap kelompok Khilafatul Muslimin terpasang di depan rumah tempat kegiatan pendidikan kelompok tersebut di Desa Wonokerto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Kamis (16/6/2022) (Solopos.com/Muhammad Diky Praditia)
Solopos.com, WONOGIRI — Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Wonogiri mengklaim telah mendeteksi keberadaan kelompok Khilafatul Muslimin di Kabupaten Sukses tersebut sejak dua tahun terakhir.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Wonogiri, Teguh Setiyono, mengatakan pemerintah telah mengetahui kegiatan Khilafatul Muslimin. Bahkan, sejak dua tahun ini pemerintah dan aparat penegak hukum telah mengkaji, memantau, dan mendalami tentang Khilafatul Muslimin di Wonogiri.
Oleh karena itu, dia menyebut pelarangan aktivitas Khilafatul Muslmin di Wonogiri sudah melalui tahapan panjang. Dia juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak memberikan izin kegiatan pendidikan Khilafatul Muslimin di Desa Wonokerto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.
Hal itu menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah daerah dan aparat penegak hukum sudah mendeteksi Khilafatul Muslimin di Wonogiri sebelum peristiwa kali terakhir.
Hal itu menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah daerah dan aparat penegak hukum sudah mendeteksi Khilafatul Muslimin di Wonogiri sebelum peristiwa kali terakhir.
“Kondusivitas yang sudah bagus ini jangan sampai berubah menjadi kegaduhan dengan adanya itu [Khilafatul Muslimin] di Wonogiri. Maka perlu kehati-hatian dalam menangani kelompok Khilafatul Muslimin. Saya yakin pemerintah dengan aparat penegak hukum sudah mendeteksi itu sejak dari awal,” kata Teguh saat dihubungi Solopos.com, Senin (21/6/2022) malam.
Baca Juga : 7 Anggota Khilafatul Muslimin di Wonokerto Wonogiri Ditangkap
Forum cegah dini dan penanganan konflik sosial juga dilibatkan agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat perihal kelompok tersebut.
“Selain itu, forum kerukunan antar umat beragama [FKUB] yang terdiri dari tokoh agama. Kami ajak memberikan pencerahan dan pendampingan kepada umat. Pemerintah juga melibatkan pemuda, tokoh mayarakat, dan RT/RW menjaga kondusivitas wilayah masing-masing. Jadi semua sudah sesuai tugas pokok dan fungsi,” ujar dia.
Dia optimistis sinergitas antarinstansi, antarforum, dan masyarakat mampu mencegah penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Salah satu bukti, Teguh menyebut hanya satu orang yang terpengaruh dan bergabung dengan Khilafatul Muslimin.
Baca Juga : Eks Anggota Kisahkan Aktivitas Asrama Khilafatul Muslimin Wonogiri
“Dalam kasus ini porsi pemerintah memberikan pendampingan kepada anak-anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Pemerintah juga berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar agar tidak ada kegaduhan dan tidak terjadi konflik,” imbuh Teguh.
Hal senada disampaikan Bupati Wonogiri, Joko Sutopo. Menurutnya, pemerintah daerah sudah jauh-jauh hari mendeteksi aktivitas Khilafatul Muslimin di Wonogiri. Pemerintah terus memantau perkembangan kegiatan yang dilakukan kelompok tersebut.
“Buktinya kami tidak memberikan izin pendirian sekolah Khilafatul Muslimin,” ujar Jekek, sapaan akrabnya.