SOLOPOS.COM - Budi Suharto (Dok.SOLOPOS)
Solo (Solopos.com)–Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto mengakui penganggaran dana untuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada 2011 ini masih kacau.
Namun penganggaran itu akan diperbaiki pada tahun-tahun berikutnya.
Sekda bahkan mengatakan pihaknya sudah mengajukan anggaran senilai Rp 700 juta dalam kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2012 untuk operasional BPSK.
Meskipun,diakui Budi, sampai saat ini KUA PPAS masih terus dirasionalisasi.
“Masalahnya kemarin itu, BPSK baru terbentuk pada pertengahan tahun. Jadi kami agak kesulitan untuk penganggarannya. Selain itu, kami juga belum tahu berapa indeks biaya kegiatan lembaga seperti BPSK, misalnya untuk perjalanan dinas berapa, alat tulis kantor berapa dan sebagainya,” jelas Budi, saat ditemui wartawan di Balaikota, Rabu (23/11/2011).
(shs)
