SEKDA: Silpa Membengkak Bukti Keberhasilan dan Efisiensi

Budi Suharto (dok)

SOLO–Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto tidak terima kinerja pemkot dikatakan mengalami penurunan menyusul peningkatan tajam nilai sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) dari APBD 2011 lalu.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Sebaliknya, Budi mengatakan tingginya silpa itu justru membuktikan keberhasilan pemkot dalam memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) dan efisiensi anggaran. Menurut Budi, salah jika silpa semata disamakan dengan tidak terserapnya anggaran yang diakibatkan kegagalan dalam perencanaan.

“Silpa itu sumbernya banyak. Tidak melulu dari anggaran yang tidak terserap. Tapi juga dari kelebihan target PAD yang berarti keberhasilan bagi pemkot, atau sisa anggaran kegiatan yang nilai kontraknya lebih rendah dari pagu, yang berarti efisiensi,” jelas Budi, dalam wawancara dengan wartawan di balaikota, Kamis (31/5/2012).

Budi mengungkapkan, silpa senilai Rp95,7 miliar dari pelaksaan APBD 2011, senilai Rp24 miliar di antaranya merupakan kelebihan PAD yang over target. Selain itu, ada pula luncuran dana alokasi khusus (DAK) 2011 bidang pendidikan dari pemerintah pusat yang belum bisa terserap karena petunjuk teknis (juknis)-nya terlambat turun.

Dari sisi kegiatan sendiri, Budi mengatakan semua proyek yang dianggarkan dalam APBD 2011 maupun APBD Perubahannya telah terealisasi. Hanya saja tidak semua terserap dananya sesuai pagu. “Misalnya ada kegiatan yang biayanya Rp100 juta tapi saat dilelang laku Rp80 juta. Itu kan berarti ada efisiensi dan sisanya masuk silpa,” tutur Budi.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Rakhmat Sutomo membenarkan DAK 2011 masih ada senilai kurang lebih Rp15 miliar yang belum terserap karena juknisnya baru turun pada September 2011. DAK itu bisa dilanjutkan pelaksanaannya pada 2012 ini tapi dananya dihitung silpa.

“Tahun 2012 ini kami dapat DAK Rp12 miliar. Tapi DAK 2012 inipun kemungkinan tidak akan terserap karena masih ada perbedaan juknis antara Mendagri dengan Mendikbud. Kami kan tidak berani melaksanakan DAK kalau juknisnya tidak jelas,” kata Rakhmat, kepada wartawan di balaikota, Kamis.