SOLOPOS.COM - Ilustrasi bangunan sekolah (Dok/JIBI/Solopos)
Solopos.com, KLATEN — Sebanyak 119 SD di Klaten mendesak di-regrouping karena memiliki jumlah siswa kurang dari 80 anak.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten, Pantoro, mengatakan upaya regrouping SD yang kekurangan siswa tersebut tidak semudah membalik telapak tangan. Menurutnya, tak jarang upaya regrouping justru ditolak warga sekitar maupun pemerintah desa.
“Ada kepala desa yang menolak regrouping. Dia khawatir bangunan lama dari SD itu akan mangkrak. Padahal, bangunan itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan seperti PAUD maupun TPA. Alasan lain yang dikemukakan warga adalah jauhnya SD baru dari tempat tinggal mereka,” jelas Pantoro kepada Solopos.com Minggu (15/9/2013).
Dari 119 SD tersebut, 42 SD di antaranya hanya memiliki siswa kurang dari 60 anak. Dari 42 SD itu, terdapat 14 SD yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari SD lainnya. Sementara 77 SD lainnya hanya memiliki siswa antara 60-80 anak. Dari 77 SD itu, terdapat 28 SD yang hanya berjarak 100 meter dengan SD lainnya. Menurut Pantoro, semua SD tersebut mendesak di-regrouping, kecuali bagi SD yang berada di wilayah terpencil.
“Kalau SD itu berada di wilayah terpencil dan hanya ada satu SD di daerah itu, berapapun siswanya tidak perlu di-regrouping,” papar Pantoro.
Pantoro menambahkan regrouping 119 SD tersebut akan dilakukan secara bertahap. Menurutnya, tahun ini juga terdapat beberapa SD yang diusulkan di-regrouping. Disdik masih intensif menyosialisasikan wacana tersebut kepada pemerintah desa dan perwakilan masyarakat setempat. “Sesuai aturan, rasio guru dan siswa di sebuah kelas SD itu 1:40. Kalau jumlah siswa dan guru tidak sesuai rasio, makan kegiatan belajar mengajar menjadi kurang efektif,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klaten, Cahyo Dwi Setyanta, mengatakan kekurangan guru di SD sebenarnya bisa ditanggulangi dengan kebijakan regrouping. “Ada banyak SD yang kekurangan siswa tetapi kelebihan guru. Di sisi lain, ada banyak SD yang kelebihan siswa tetapi kekurangan guru. Kalau regrouping bisa dilaksanakan, para guru bisa dialihkan ke SD yang membutuhkan,” terang Cahyo.
Cahyo mengakui Disdik Klaten sudah mengusulkan penambahan guru SD yang mencapai ribuan. Padahal, kata dia, pemerintah pusat masih menerapkan kebijakan moratorium perekrutan PNS. Akibatnya, kebanyakan sekolah mengangkat tenaga honorer untuk mengajar.
“Solusi yang tepat untuk mengatasi kekurangan guru adalah me-regrouping SD yang kekurangan siswa tanpa harus menambah jumlah pengajar,” tukasnya.
