SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, SOLO – Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menggratiskan biaya pendidikan SMA dan SMK negeri mulai 2020, dianggap tidak tepat oleh pengelola sekolah swasta. Penggratisan biaya pendidikan, menurut mereka, harusnya hanya diberikan kepada siswa miskin.
Kepala SMK Sahid Solo, Naim Mabruri, mengatakan penggratisan biaya pendidikan bagi siswa SMA dan SMK negeri di Jateng harus memiliki kriteria khusus. Jika semua siswa di SMA dan SMK negeri dibebaskan biaya pendidikan akan membuat sekolah swasta mati perlahan. Dengan adanya sistem zonasi saja membuat SMA dan SMK swasta di Kota Solo kekurangan siswa.
“Saya setuju dengan adanya wacana penggratisan biaya pendidikan bagi siswa sekolah negeri. Asalkan penggratisan itu tidak diberikan untuk semua siswa,” ujarnya saat ditemui Espos di SMK Sahid Solo, Selasa (13/8).
Ia mengatakan ada sebagian siswa miskin yang menuntut ilmu di SMA dan SMK swasta. Beban biaya pendidikan mereka juga, menurut Naim, seharusnya ditanggung oleh pemerintah, bukan hanya siswa yang belajar di sekolah negeri.
Ia mengatakan ada sebagian siswa miskin yang menuntut ilmu di SMA dan SMK swasta. Beban biaya pendidikan mereka juga, menurut Naim, seharusnya ditanggung oleh pemerintah, bukan hanya siswa yang belajar di sekolah negeri.
“Banyak siswa miskin yang sekolah di sekolah swasta. Kenapa hanya siswa yang bersekolah di sekolah negeri yang digratiskan? Harusnya semua siswa yang sekolah di negeri maupun swasta mendapatkan hak yang sama dari Pemerintah Provinsi [Pemprov] Jateng,” ujarnya.
Ia mengaku dari 40 SMK swasta di Solo, hanya beberapa sekolah yang dapat memenuhi daya tampung kelas akibat zonasi saat Peneriman Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.
“Kebijakan Pemerintah Provinsi Jateng memberi keleluasaan kepada peserta didik baru untuk memilih minimal empat sekolah negeri. Kebijakan itu sangat merugikan, bahkan dapat mematikan sekolah swasta. Jika penggratisan biaya pendidikan ini diterapkan, apakah SMA dan SMK swasta mendapatkan siswa. Sekolah negeri maupun swasta sama, sama–sama mendidik peserta didik,” ujarnya.
Naim berharap Pemprov Jateng memikirkan kembali wacana pembebasan biaya pendidikan tersebut. “Sebuah kebijakan harus dipikirkan secara matang–matang. Semoga saja pemerintah meninjau kembali wacana tersebut,” ujarnya.
Kepala SMK Al Islam, Saifuddin Aziz, mengatakan sekolah swasta jika diberi bantuan operasional sekolah (BOS) Rp1,4 juta/siswa/ tahun dan bantuan operasional pendidikan (BOP) dari Pemprov Rp1 juta/siswa/tahun bisa menggratiskan biaya pendidikan siswa.
“Sebenarnya jika sama-sama diberikan bantuan seperti itu sekolah swasta juga bisa menggratiskan biaya pendidikan siswa. Rata-rata siswa yang sekolah di swasta juga siswa miskin. Sama-sama sekolah di Jateng, kenapa siswa sekolah swasta tidak diberikan hak yang sama,” ujarnya.
Dengan adanya wacana ini akan membuat sekolah swasta semakin ditekan untuk mendapakan siswa dalam PPDB tahun depan. Saifuddin mendesak Pemprov Jateng memberikan perhatian besar kepada sekolah swasta.
“Saya berharap kebijakan ini harus dikaji ulang dan dipikirkan matang. Seluruh siswa yang bersekolah di Jateng harus memiliki hak yang sama. Jangan sekolah negeri saja yang selalu dipikirkan oleh Pemprov Jateng,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Kepala SMAN 1 Solo, Gus Bambang, mengatakan belum ada sosialisasi wacana tersebut. “Informasi dari pusat, penarikan uang SPP untuk siswa SMAN tak boleh lebih dari Rp75.000,” ujarnya.
Ia berharap kebijakan tersebut meringankan beban wali murid pada tahun pelajaran baru 2020. “Harapannya dengan wacana ini adalah tidak ada lagi anak-anak yang tidak bisa bersekolah lantaran terkendala biaya. Sudah ada langkah Pemprov Jawa Timur (Jatim) yang telah menggratiskan SPP bagi siswa SMA dan SMK negeri,” ujarnya.
Sejumlah warga di Kota Solo menyambut baik wacana menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa SMAN dan SMKN mulai 2020. Salah satunya warga Punggawan, Banjarsari, Rita Lestari, mengaku senang dengan adanya wacana penggratisan biaya pendidikan. “Alhamdulilah semoga wacana ini segera terwujud. Banyak anak yang berhenti sekolah lantaran terhalang biaya sekolah. Selain itu saya merasa terbantu dengan tidak mengeluarkan biaya SPP per bulan,” ujarnya.
Ia mengaku cukup keberatan dengan nilai SPP yang dipatok sekolah untuk siswa. “Sebenarnya saya merasa keberatan dengan adanya biaya SPP per bulan. Saya memiliki tiga anak yang semuanya juga berada di usia sekolah. Saya hanya pegawai swasta yang memiliki gaji pas – pasan,” ujarnya.
Ia berharap wacana ini bisa terwujud pada tahun 2020. “Semoga saja bisa terwujud tahun depan. Saya dukung wacana ini,” ujarnya.