SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
KARANGANYAR- Perwakilan perangkat desa Kabupaten Karanganyar menolak diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Penolakan tersebut disampaikan perwakilan Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara Karanganyar dalam dialog bersama Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Desa di Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Rabu (30/5/2012).
Dua anggota Pansus yang datang adalah Ketua Pansus, Akhmad Muqowam, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Bambang Sutrisno dari Fraksi Partai Golkar. Anggota Muspida Karanganyar juga menghadiri acara kunjungan kerja (kunker) dan dialog RUU tentang Desa itu.
Ketua Parade Nusantara Karanganyar, Wuryanto, mengatakan pengangkatan sekretaris desa (sekdes) menjadi PNS menimbulkan kecemburuan di antara perangkat desa. “Nuwun sewu lo ya pak, tapi saya kira langkah pemerintah itu sudah keliru. Saya berbincang dengan beberapa carik mereka kewalahan dengan status tersebut karena menimbulkan kecemburuan sosial,” ujar Wuryanto kepada perwakilan Pansus DPR RI.
Sekretaris Parade Nusantara Karanganyar, Heru Langgeng Purnomo saat ditemui solopos.com mengatakan setidaknya ada tiga alasan Parade Nusantara menolak perangkat desa dijadikan PNS.
Pertama, jam kerja PNS terbatas. Padahal perangkat desa harus selalu siaga melayani urusan masyarakat, tidak mengenal jam kerja. Kedua, batasan usia menjadi pertimbangan tersendiri dalam pengangkatan PNS, perangkat desa yang sudah tua tidak bisa mengikuti seleksi tersebut. Ketiga, nuansa khas desa yang penuh dengan rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan akan hilang.
“Yang mengusulkan perangkat desa jadi PNS itu hanya sebagian kecil. Mereka lebih banyak dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI),” ujar Pelaksana Humas Parade Nusantara Karanganyar, Sugeng Wiyono.
