Solopos.com, SRAGEN — Seiring dengan pembangunan kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) negeri juga akan dibangun hotel di wilayah Gemolong, Sragen. Rencananya, hotel tersebut menjadi tempat pelatihan bagi mahasiswa Poltekpar Sragen.
Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, memastikan pembangunan gedung kampus Poltekpar negeri itu dimulai pada 2023 karena sekarang sudah proses lelang pekerjaan di pemerintah pusat.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
“Pembangunan Poltekpar mulai tahun ini. Sekarang sedang proses lelang di Jakarta. Kemarin kami menghibahkan tanah seluas 20 hektare. Setelah diukur ternyata ada selisih kelebihan seluas 3.000 meter persegi,” ujar Bupati kepada wartawan, Rabu (18/1/2023) siang.
Yuni, sapaan akrabnya, menyampaikan selisih 3.000 meter persegi itu masih menjadi satu kesatuan dengan tanah yang dihibahkan. Kalau hanya 20 hektare saja, kata dia, maka sisa tanah 3.000 meter persegi itu untuk apa.
“Kementerian meminta selisihnya ditambahkan untuk dihibahkan ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif [Kemenparekraf]. Sekarang proses balik nama di BPN [Badan Pertanahan Nasional],” jelas Yuni.
Dia menerangkan pekerjaan gedung Poltekpar itu tidak selesai dalam setahun tetapi dikerjakan secara multiyears. Setelah Poltekpar, nanti juga ada hotel yang dibangun sebagai tempat pelatihan bagi mahasiswa Poltekpar.
“Dengan adanya Poltekpar dan hotel itu maka sekarang harga tanah di Gemolong sudah naik tidak umum,” katanya.
Yuni menyampaikan mulai 2023 Poltekpar Sragen mulai membuka pendaftaran mahasiswa baru yang nantinya proses pembelajarannya dilaksanakan di Technopark Ganesha Sukowati Sragen. Dalam pengelolaan Poltekpar itu, ujar Yuni, masih menginduk ke Poltekpar Bali untuk sementara.
“Nantinya kalau kampusnya sudah jadi maka Poltekpar Sragen akan dikelola secara mandiri. Selasa depan, Pak Sekda akan MoU [memorandum of understanding] dengan Poltekpar Bali,” jelas Bupati.
Dalam pengelolaan Poltekpar Sragen, Bupati menyatakan tidak ada sharing pendapatan atau pengelolaan. Dia mengatakan pengelolaan Poltekpar Sragen murni langsung dari kementerian.
“Dengan adanya Poltekpar itu akan berdampak pada multiplayer effects secara ekonomi di Gemolong,” katanya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sragen, Dwiyanto, menyampaikan kelebihan tanah seluas 3.000 meter persegi itu sudah proses di BPN. Dia mengungkapkan kelebihan tanah itu diketahui berdasarkan hasil ukur BPN.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
