SOLOPOS.COM - LAUNCHING--Wakil Gubernur Jawa Tengah, Rustriningsih berpidata di sela-sela Launching Ulang Program Sensus Pajak Nasional (SPN) di halaman Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten, Selasa (1/5/2012). (Moh Khodiq Duhri/JIBI/SOLOPOS)
LAUNCHING--Wakil Gubernur Jawa Tengah, Rustriningsih berpidata di sela-sela Launching Ulang Program Sensus Pajak Nasional (SPN) di halaman Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten, Selasa (1/5/2012). (Moh Khodiq Duhri/JIBI/SOLOPOS)
KLATEN–Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah, Rustriningsih mememinta petugas sensus pajak menjaring wajib pajak sebanyak-banyaknya dengan sistem jemput bola.
Hal itu dikemukakan Rustriningsih dalam sambutannya di sela-sela acara Launching Ulang Program Sensus Pajak Nasional (SPN) di halaman Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten, Selasa (1/5/2012).
Dalam kesempatan itu, Rustriningsih mengatakan launching ulang program SPN harus didukung sosialisasi yang memadai kepada masyarakat. Dia meminta petugas sensus bisa menjaring wajib pajak sebanyak-banyaknya dengan sistem jemput bola. “Sosialisasi jangan hanya dilakukan di kantor perusahaan tetapi juga ke lapisan bawah. Petugas harus mendatangi kelurahan, kalau perlu mendatangi RT dan RW untuk menjaring wajib pajak sebanyak-banyaknya,” kata mantan Bupati Kebumen ini.
Rustriningsih juga meminta petugas sensus tidak sekadar menjelaskan prosedur pembayaran pajak, tetapi juga membantu proses pengisian blanko. Menurutnya, pemahakan warga dalam pengisian blanko cukup terbatas sehingga membutuhkan bantuan dari petugas. “Saya sendiri kadang tidak percaya diri dalam mengisi blanko. Jangan-jangan ada kesalahan dalam pengisian sehingga lebih baik meminta bantuan petugas,” kata Rustriningsih.
Di sisi lain Rustriningsih mengakui, citra kantor pelayanan pajak di mata masyarakat cenderung negatif sehingga menjadi hambatan dalam menyukseskan program SPN. Namun begitu, dia yakin para petugas bisa bekerja keras dalam menjaring wajib pajak sebanyak-banyaknya. “Pajak itu dipungut pemerintah untuk kepentingan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Negara maju selalu mengandalkan pajak untuk pendapatan, bukan dengan cara menguras habis sumber daya alam yang ada,” katanya.
Sementara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Tengah II, Bambang Kissutopo menargetkan 148.000 formulir isian sensus (FIS) bisa diisi oleh wajib pajak pada tahun ini.