SOLOPOS.COM - Ilustrasi pemilu
SOLO– Legislator asal Partai Amanat Nasional (PAN) Solo yang nyaleg lagi di DPRD Solo, Dedy Purnomo, mengelompokkan masyarakat menjadi tiga. Pertama, masyarakat oportunis yang mencari keuntungan pribadi untuk mendekati caleg dengan dalih memiliki basis massa tertentu.
Kedua, masyarakat transaksional, masyarakat yang bisa dimobilisasi untuk memilih caleg tertentu dengan pemberian uang per gundul. Ketiga, masyarakat pragmatis, yakni masyarakat yang memilih figur caleg berdasarkan besar kecilnya uang yang diterima mereka.
“Tiga model itu yang sering dimanfaatkan para caleg. Ada juga yang melakukan serangan fajar, biasanya dilakukan di bawah tangan dan diam-diam. Biaya untuk menjadi seorang legislator memang tinggi. Ya, berkisar Rp50 juta-Rp400 juta,” ungkapnya, Rabu (1/5/2013).
Dedy sendiri menghabiskan dana di antara angka-angka tersebut. Namun, dia enggan menyebut nominal dana yang dikeluarkan saat menjadi caleg pada pemilu 2009.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Solo, Umar Hasyim, pun tak memungkiri adanya potensi terjadinya politik uang (money politik) itu. Ia mengatakan traksaksi politik itu mestinya dilakukan secara cerdas, bukan membabibuta.
“Harus jujur kami akui, politik uang tidak bisa dihindari. Kalau politik uang yang dilakukan dengan nyoh sakmene-sakmene itu yang dihindari. Misalnya ada pertemuan kemudian kami yang meragati, saya kira itu sangat wajar. Politik uang yang cerdas, tidak membabibuta. Misalnya ada warga yang minta pengaspalan jalan, itu kan kepentingan umum. Namun, semua itu dikembalikan kepada caleg karena cost-nya tinggi,” tuturnya.
Sugiyarno, 36, seorang tokoh berpengaruh di Petoran, Jebres, mengaku diminta menjadi tim sukses untuk dua orang bakal caleg, belum lama ini. Saat ditemui Espos, di tempat kerjanya, Jumat (3/5), laki-laki bertato ini mengatakan seorang caleg yang tidak punya uang mestinya tidak usah nyaleg.
Dia menyebut kalau tidak ada dana susah untuk memenangkan seorang caleg. Meskipun sebenarnya dana itu, sambung dia, tidak bisa menjamin seorang caleg bisa melenggang ke Gedung Dewan. “Ada dana saja belum tentu jadi, apalagi tanpa dana. Masyarakat tidak butuh janji, tetapi ada bukti yang sudah terealisasi.”
