SOLOPOS.COM - JALADARA -- kereta wisata Jaladara tengah melintas di Kota Solo beberapa waktu lalu. Biaya operasional kereta ini yang selama ini dialokasikan dari APBD Kota Solo bakal disetop karena pendapatan dari kereta ini tidak memadai. (JIBI/SOLOPOS/Dwi Prasetya)

JALADARA -- Kereta wisata Jaladara tengah melintas di Kota Solo beberapa waktu lalu. Biaya operasional kereta ini yang selama ini dialokasikan dari APBD Kota Solo bakal disetop karena pendapatan dari kereta ini tidak memadai. (JIBI/SOLOPOS/Dwi Prasetya)

SOLO – Biaya operasi Sepur Kluthuk Jaladara dari APBD Kota Solo bakal distop tahun depan. Soalnya kontribusi dari pengoperasian kereta wisata itu terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Solo, dinilai tak cukup signifikan.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

“Pemasukan yang diperoleh kereta itu setahunnya rata-rata tidak sampai Rp100 juta. Padahal, Pemkot harus menanggung biaya sewa dan operasional itu setahunnya Rp700 juta dari APBD kota. Dan kami menilai minat wisatawan terhadap keberadaan kereta itu juga masih minim,” beber Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Supriyanto, yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Kamis (12/4/2012). Supriyanto mengatakan setiap tahun Banggar melakukan evaluasi terhadap operasional Jaladara tersebut. Namun hasilnya belum memuaskan.

“Pada awal-awal Jaladara direncanakan beroperasi di Kota Solo, DPRD menyetujui anggaran untuk operasionalnya karena berharap ada dampak positif terhadap perkembangan pariwisata. Tapi sekian lama berjalan, pengaruhnya tidak begitu terlihat. Kontribusi ke PAD tidak signifikan. Jauh dari anggaran operasional yang disiapkan per tahun. Sehingga kami berencana menghentikan kucuran anggaran tersebut mulai tahun depan. Sebab jika anggaran tetap diberikan, akan jadi beban APBD,” imbuh Supriyanto.

Jika rencana itu direalisasikan, Supriyanto mengatakan Pemkot seharusnya mengembalikan Kereta Jaladara itu kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Solo, Yosca Herman Soedrajad saat ditemui di Gedung Dewan dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu, mengatakan, selama ini status kereta uap buatan Jerman itu adalah sewa. Pemkot harus membayar uang sewa kereta api uap seperti perjanjian sebelumnya.

“Karena nilai sewanya tinggi, maka selama ini anggarannya memang berasal dari APBD kota,” kata Yosca saat itu.
Yosca mengakui nilai Rp700 juta jika dibandingkan dengan pemasukan operasional Jaladara selama setahun tidak akan menguntungkan bagi PAD Pemkot. Keuntungan yang diperoleh dari keberadaan kereta antik tersebut lebih pada multiplier effect-nya, khususnya di bidang pariwisata.

“Keberadaan sepur uap itu merupakan satu-satunya di dunia yang masih beroperasi di pusat kota hanya di Solo. Dan itu bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan,” imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya