SERAGAM TRADISIONAL di Sekolah, Dewan Minta Ditinjau Ulang

Ilustrasi (sangbara.com)

SOLO-Rencana pemakaian seragam tradisonal Jawa Tengah di sekolah mendapat tanggapan dari DPRD Solo. Kalangan anggota Dewan dari Komisi IV  meminta agar rencana pemakaian seragam tradisional, berupa kebaya dan beskap bagi siswa sekolah ditinjau ulang.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Anggota Komisi IV dari Partai Demokrat (PD) Solo, Nindita Wisnu Broto, mengemukakan ada kekhawatiran dari kalangan orangtua siswa terkait adanya rencana pemakaian seragam kebaya dan beskap bagi siswa sekolah itu. Hal itu menyusul sudah adanya beberapa sekolah di Solo yang mulai memberlakukan aturan itu.

”Sekarang memang sudah ada beberapa sekolah yang jadi percontohan. Sama halnya dengan kebijakan Pemkot tentang seragam tradisional pada setiap hari Kamis. Kemungkinan besar nantinya juga akan diberlakukan di sekolah yang lain. Terkait itu, banyak orangtua yang mengeluhkan kepada saya tentang kebijakan itu karena dikhawatirkan akan membebani orangtua, khususnya karena biaya pembuatan seragam tradisional tersebut,” ujar Nindita ketika ditemui wartawan di ruang Komisi IV DPRD, Senin (27/2/2012).

Nindita menyebutkan untuk pembuatan seragam tradisional, diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp 175.000/stel hingga Rp 190.000/stel. Kalaupun dengan menyewa, tetap ada biaya yang harus dikeluarkan. Tentunya hal itu akan memberatkan orangtua, khususnya bagi warga yang tidak mampu. Terlebih karena kebijakan itu, menurutnya, tidak akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

“Jadi saya rasa, untuk seragam tradisional, cukup di lingkungan PNS saja, tidak perlu sampai anak sekolah. Kalaupun ingin mengangkat budaya Kota Solo agar anak-anak itu lebih mengenalnya, bisa saja hanya pada event tertentu,” tegasnya.

Hal senada juga diutarakan anggota Komisi IV DPRD Solo, Hartanti. Menurutnya, kebijakan pemakaian seragam berupa baju tradisional di sekolah setiap hari Kamis tidak perlu diterapkan. “Tentunya biaya pembuatan seragam itu akan memberatkan, khususnya bagi orangtua yang tidak mampu. Kecuali jika ada kebijakan sekolah bersangkutan menanggung biaya seragam tersebut. Artinya siswa digratiskan, ya tidak apa-apa,” tandas Hartanti. JIBI/SOLOPOS/Septhia Ryanthie