SOLOPOS.COM - Ilustrasi anggaran (freepik.com)
Solopos.com, SRAGEN — Serapan anggaran penanganan Covid-19 dua kecamatan yakni Plupuh dan Miri, Sragen, masih di bawah 30% dan terhitung rendah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen menargetkan penyerapan anggaran Covid-19 tingkat desa minimal 60% pada akhir Agustus 2021.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sragen, Joko Suratno, menyampaikan serapan anggaran itu dari 8% yang bersumber dari dana desa (DD) setiap desa di tiga kecamatan ada yang masih rendah.
Joko menyebut realisasi anggaran Covid-19 Kecamatan Miri baru 22% dan Plupuh baru 27% sedangkan Sambirejo relatif tinggi yakni 55%. Joko mendorong penyerapan anggaran Covid-19 setiap desa supaya ditingkatkan.
Baca Juga: Kurangi Beban Kerja Nakes, Pemkab Sragen Bentuk Tim Khusus Tracing dan Testing
Baca Juga: Kurangi Beban Kerja Nakes, Pemkab Sragen Bentuk Tim Khusus Tracing dan Testing
“Kecamatan diharapkan melakukan asistensi dan pendampingan ke desa wilayah masing-masing agar penyerapan anggaran Covid-19 ditingkatkan. Kegiatan yang tidak lagi prioritas, seperti penyediaan ruang isolasi mandiri yang tidak efektif bisa dialihkan ke kegiatan lain. Seperti percepatan vaksinasi atau meminimalkan risiko warga terpapar Covid-19,” jelas Joko.
Joko menyebut capaian vaksinasi Sragen baru 12% sehingga DD bisa diarahkan untuk membantu percepatan vaksinasi itu. Joko mencontohkan Desa/Kecamatan Plupuh, dari alokasi Rp60 juta baru terealisasi 14,82%.
Baca Juga: PPKM Level 4 di Sragen Kemungkinan Diperpanjang 1 Pekan, Tapi…
Sedangkan untuk September bisa dibayarkan pada September sehingga ke depan tidak ada lagi pembayaran BLT DD dua kali dalam sebulan.
Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyampaikan Pemkab berkewajiban mengawasi dan mendorong supaya serapan anggaran penanganan Covid-19 setiap desa bisa optimal.
Baca Juga: 19 Nyawa Melayang Sia-Sia, Tokoh Ini Minta Operasi Jebakan Tikus di Sragen Digalakkan
Dengan demikian, penanganan Covid-19 tingkat desa berjalan on the track. Yuni menargetkan serapan anggaran Covid-19 desa minimal 60% pada akhir Agustus.
“Bila tidak tercapai, bantuan keuangan khusus [BKK] bisa ditunda pencairannya. Hal itu untuk meminta komitmen desa untuk tertib administrasi dan akselerasi penyerapan anggaran, akselerasi vaksinasi, dan akselerasi tracing dan testing,” jelasnya.