Solopos.com, SRAGEN — Bantuan keuangan Provinsi (banprov) Jawa Tengah untuk pemerintah desa di Sragen senilai Rp47,62 miliar ternyata baru terserap 11%. Bupati Sragen menargetkan proposal dari pemerintah desa sebanyak hampir 160 proposal yang sudah masuk harus sudah cair pada akhir Agustus supaya serapan anggaran meningkat.
Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati saat ditemui wartawan, Senin (14/8/2023), mengungkapkan banyak faktor yang menyebabkan terhambat pencairan banprov tersebut, yakni bisa dari pemerintah kabupaten (pemkab), pemerintah desa (pemdes), dan pemerintah provinsi (pemprov). Dia melihat kalau dari pemdes, cara membuat proposal dan sebagainya kadang kalau dikoreksi tidak segera mengembalikan.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
“Desa maunya dituntun dan dibuatkan. Kami maunya desa bisa belajar. Di DPMD [Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa] ada coaching clinic bagi pemdes untuk memperbaiki proposal. Di sisi lain, DPMD juga kurang proaktif ke Pemprov. Mestinya ditanyakan proposal yang sudah masuk ke provinsi kenapa belum cair?” ujar Yuni, sapaan akrabnya, saat didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Hargiyanto.
Yuni meminta DPMD melakukan lobi khusus ke provinsi supaya hampir 160 proposal yang masuk ke provinsi itu segera cair. Dia meminta DPMD bisa berkomunikasi dengan provinsi, proposal sudah masuk sekian kok belum ada jawaban.
Kalau hubungannya baik, Yuni mengira tidak ada masalah dan kalau 160 proposal itu cair maka serapannya akan meningkat dari 11% itu.
“Sebenarnya kan sudah acc, kemudian approval tinggal pencairan. Di sisi lain provinsi juga kenapa tidak segera mencairkan kalau ada kiriman proposal dari daerah. Kalau kurang apa mbok ya diinfokan,” katanya.
Yuni mengatakan semua itu karena birokrasi dan adanya sistem informasi bantuan keuangan desa (Sibad) yang membuat semua berantakan. Dia mengatakan mengapa di kabupaten bisa lebih cepat karena ada tim khususnya.
“Kalau proposal dibantu tim khusus lalu desa pintarnya kapan. Apa dengan tim khusus bisa kelar semua, apa menjamin tidak ada fee yang bikin proposal? Nanti dikira ada pengondisian? Desa mestinya bisa mandiri dan mengerti,” katanya.
Yuni meminta ada jalan tengah dengan memanggil semua desa yang terdata mendapatkan banprov dan dievaluasi desa yang sudah buat proposal mana saja, proposal yang setengah jadi mana dan desa yang belum buat proposal mana.
“Kurang ini dan itu lalu dibuat desk khusus dan digarap disitu,” ujarnya.
Yuni menargetkan akhir Agustus ini, proposal yang sudah masuk ke provinsi harus sudah cair. Kemudian proposal yang setengah jadi, kata Yuni, akhir bulan ini harus sudah masuk ke provinsi dan desa yang belum apa-apa harus sudah segera jadi proposalnya. Dia mengatakan dari 679 titik kegiatan baru 11% penyerapan.
“Sekarang Bupati jadi juru oyak-oyak. Kalau target ini tidak tercapai, kami akan komunikasi dengan Gubernur Jateng. Sekarang apa yang bisa dilakukan ya lakukan dulu secara maksimal. Persoalan ini tak hanya dialami mereka, di kabupaten lainnya juga,” jelas Yuni.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
