SOLOPOS.COM - Ilustrasi PNS (Dok/JIBI/Solopos)
PNS di Solo masih banyak yang memiliki rumah.
Solopos.com, SOLO — Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo mengaku prihatin lantaran masih banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) belum memiliki rumah. Padahal Pemerintah Kota Solo dan beberapa pihak telah berupaya untuk mengatasi persoalan tersebut.
Beragam kemudahan telah ditawarkan. Selain kemudahan administrasi juga disiapkan dana bantuan dari Bantuan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) Rp5,5 juta plus bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU dan Pera) Rp4 juta per PNS.
“Satu PNS bisa mendapat subsidi Rp9,5 juta. Tapi belum bisa juga menarik minat PNS membeli rumah,” kata Rudy, sapaan akrabnya ketika dijumpai wartawan di Balai Kota Solo, Kamis (15/12/2016).
Merujuk data Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sekitar 20% atau 1.800 dari jumlah 9.000 PNS Pemkot belum memiliki rumah. Mereka rata-rata tak berminat dengan rumah bersubdisi yang ditawarkan Bapertarum. Opsi rumah susun dinilai lebih realistis untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi PNS.
Tentunya rumah susun dibangun berbeda dengan rumah susun yang sebelumnya dibangun Pemkot. Rumah susun dibangun berbentuk rumah susun sewa milik (rusunami) dengan rasa apartemen. “Jadi tidak sama dengan rusunawa, kalau rusunawa sistemnya sewa. Tapi kalau rusunami nanti menjadi hak milik PNS,” katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Budi Yulistianto mengakui minat PNS membeli rumah bersubsidi masih tergolong rendah. “Kami tidak tahu pasti kenapa masih banyak PNS yang belum mau membeli rumah bersubsi,” kata Sekda.
Ia menilai penghasilan PNS dengan golongan paling rendah sebenarnya mencukupi jika digunakan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR).