SOLOPOS.COM - Baliho One Krisnata siap maju sebagai Cabup Klaten dipasang di tepi jalan raya Jogja-Solo wilayah Ceper, KLaten, Senin (13/1/2020). (Solopos/Taufiq Sidik Prakoso)
Solopos.com, KLATEN -- Pengusaha sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Klaten, One Krisnata, siap bertarung kembali menantang petahana, Sri Mulyani, di Pilkada Klaten 2020.
Pada Pilkada 2015 lalu, One Krisnata yang berpasangan dengan Sunarto (politikus Partai Golkar) dikalahkan pasangan Sri Hartini-Sri Mulyani yang diusung PDIP dan Partai Nasdem.
One Krisnata mengungkapkan alasannya maju lagi di Pilkada 2020 karena ingin membawa Klaten jauh lebih baik ke depannya. Klaten berada di jalur strategis Solo-Jogja.
Heboh Eksekusi Rumah Wakaf Al-Qur'an di Solo, Begini Klarifikasi Polresta
Heboh Eksekusi Rumah Wakaf Al-Qur'an di Solo, Begini Klarifikasi Polresta
Tapi perkembangan ekonomi Klaten masih kalah jauh dibanding Solo dan Jogja dan beberapa daerah tetangga lainnya.
“Klaten harus berubah. Semuanya harus berubah. Hal yang ingin saya benahi terutama di bidang pendidikan dan lapangan pekerjaan,” kata One kepada Solopos.com, Jumat (21/2/2020).
Ratusan Siswa SMP Hanyut Saat Susur Sungai di Sleman, 4 Meninggal
“Kondisi saat ini memang masih cair. Kami sadar, Partai Demokrat hanya punya tiga kursi di DPRD. Saya pun sudah berkirim surat ke beberapa parpol agar dapat diusung sebagai cabup,” katanya.
Sebagaimana diketahui, One Krisnata pernah maju sebagai cabup di Pilkada Klaten 2015. Waktu itu, One berpasangan dengan Sunarto didukung Partai Golkar, PAN, PKB, dan Partai Demokrat.
Polresta Solo Buru Penyebar Hoaks Penyitaan Rumah Wakaf Alquran
Pasangan ini memperoleh 41,54 persen namun kalah dari Sri Hartini-Sri Mulyani yang didukung PDIP dan Partai Nasdem dengan perolehan 48,90 persen.
Selain One, sosok lain yang berpeluang menjadi penantang petahana adalah Arif Budiyono asal Daleman, Tulung. One dan Arif diketahui sudah melamar ke DPD II Partai Golkar Klaten sebagai cabup.
“Pak One Krisnata dan Arif Budiyono sudah memasukkan surat. Kami juga sudah bertemu. Saat ini masih ada beberapa alternatif,” kata Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD II Partai Golkar Klaten, Triyono.