Tri Rahayu / Kaled Hasby Ashshidiqy / Kaled Hasby Ashshidiqy | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Ruang sidang paripurna DPRD Sragen yang tampak kosong karena banyak anggotanya yang bolos, Jumat (4/8/2023). (Solopos.com/Tri Rahayu)
Solopos.com, SRAGEN — DPRD Sragen pada Jumat (4/8/2023) menggelar rapat paripurna pembahasan ABPD 2023 Perubahan. Berdasarkan presensi, ada 27 dari 45 legislator yang hadir. Namun, dari 27 orang itu yang benar-benar duduk mengikuti rapat paripurna hanya 15 orang, termasuk di dalamnya tiga pimpinan DPRD.
Rapat paripurna yang dipimpinan Ketua DPRD Sragen Suparno itu berlangsung secara terbuka. Dalam rapat tersebut Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyampaikan soal adanya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Rp394,5 miliar dari APBD 2022. Adanya Silpa tersebut menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan atas APBD 2023.
Nota penjelasan APBD 2023 Perubahan itu disampaikan Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sragen, Jumat (4/8/2023). Bupati menyampaikan selain adanya Silpa, perubahan APBD 2023 itu dilakukan karena adanya pergeseran kegiatan/subkegiatan dan atau alokasi beberapa rekening belanja APBD 2023. Adanya ketidaksesuaian antara rencana program dengan perubahan kondisi yang terjadi juga menjadi pertimbangan.
“Di sisi lain adanya evaluasi capaian indikator RPJMD [rencana pembangunan jangka menengah daerah] yang menunjukkan ke arah yang positif. Indikator itu di antaranya pertumbuhan ekonomi pada triwulan II mencapai 5,76%, pendapatan per kapita triwulan II mencapai Rp29,16 juta per tahun. Realisasi investasi daerah mencapai Rp2,13 triliun dari target hanya Rp1,55 triliun, dan seterusnya,” jelas Yuni, sapaan Bupati.
Atas dasar pertimbangan itu, Yuni menyampaikan pendapatan daerah diprediksi bisa mencapai Rp2,16 triliun pada penetapan APBD 2023 naik menjadi Rp2,24 triliun pada perubahan APBD 2023. Naiknya pendapatan itu, kata dia, berasal dari pendapatan asli daerah naik menjadi Rp381,9 miliar dari sebelumnya hanya Rp365,1 miliar. Naiknya PAD itu dihasilkan dari pajak daerah yang mencapai Rp16,5 miliar.
Kemudian pendapatan transfer juga naik dari Rp1,7 triliun menjadi Rp1,8 triliun tepatnya bertambah Rp62 miliar. Seiring dengan naiknya pendapatan daerah, kata dia, otomatis belanja daerah juga naik dari Rp1,6 triliun menjadi Rp1,7 triliun, atau naik Rp105 miliar. Dari belanja daerah itu terlihat angka belanja hibah Rp12 miliar, belanja bantuan sosial Rp3 miliar; dan bantuan keuangan Rp17 miliar.
Dari sisi pembiayaan, Yuni menyampaikan adanya cicilan pokok utang yang jatuh tempo mencapai Rp3 miliar. Dalam pelaksanaannya, Bupati menyatakan masih ada defisit sampai Rp430 miliar yang ditutup dari silpa dan penerimaan pinjaman daerah Rp113,75 miliar.