Solopos.com, SOLO–Pelaksana proyek rel layang Joglo akan menutup total simpang Joglo pada Sabtu (15/7/2023). Penutupan itu dilakukan untuk mendukung kelancaran penyelesaian pembangunan rel layang Joglo.
Pengamat transportasi Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Bambang S. Pujantiyo, mengatakan pemerintah harus membuat jalan baru sebelum menutup total ruas jalan.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
“Itu sudah Standard Operational Procedure [SOP] penutupan jalan. Harus dibuat dulu jalan baru untuk pengguna jalan. Pertanyaannya, anggaran membuat jalan baru cukup besar. Itu sudah tanggung jawab pemerintah. Jadi bukan menyiapkan jalan alternatif melainkan membuat jalan baru,” kata dia, Rabu (12/7/2023).
Menurut Bambang, anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur cukup besar. Semestinya, pemerintah membuat akses jalan baru sebelum menutup total Simpang Joglo.
Banyak dampak yang ditimbulkan akibat penutupan simpang tujuh Joglo selama berbulan-bulan. Kemacetan lalu lintas bakal terjadi di wilayah Banjarsari dan Jebres.
“Kalau macet itu pasti macet. Penutupan jalan bakal menimbulkan kemacetan parah yang merugikan masyarakat. Rugi waktu, rugi bahan bakar umum (BBM). Biaya pembangunan infrastruktur itu kan berasal dari rakyat. Lantas mengapa justru yang dirugikan masyarakat,” ujar dia.
Selain itu, penutupan jalan bakal menimbulkan dampak pada tiga aspek utama dalam kehidupan sehari-hari, yakni aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Pemasukan para pelaku usaha di sekitar simpang tujuh Joglo bakal merosot tajam akibat penutupan jalan secara total. Para pelanggan usaha bakal kebingungan mencari jalur alternatif menuju lokasi usaha tersebut.
Kemudian, aspek sosial yang berdampak langsung terhadap para warga yang berdomisili di sekitar simpang tujuh Joglo.
“Masyarakat yang tinggal di wilayah Banjarsari juga dirugikan. Meski tidak bisa diukur dengan rupiah. Tapi tetap dirugikan, jadi sama saja,” papar dia.
Terakhir, penutupan jalan selama berbulan-bulan juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup. Seperti debu dan kotoran yang muncul selama pengerjaan proyek fisik di simpang tujuh Joglo.
Dosen Fakultas Teknik UNS itu menambahkan pemerintah harus mengoptimalkan moda transportasi umum untuk mengurai kemacetan lalu lintas.
Selama ini, layanan transportasi publik di Solo mengandalkan armada Batik Solo Trans (BST) yang melayani enam koridor ditambah enam koridor lain khusus angkutan pengumpan atau feeder.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
