SK Walikota Soal PKMS Bisa Direvisi

SOLO — Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Abdul Ghofar Ismali, menyatakan surat keputusan (SK) Walikota ihwal penerima Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) dapat direvisi. Hal itu bisa dilakukan lantaran masih banyak warga miskin Solo belum terkaver jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).

Sebelumnya, Jamkesmas baru mengkaver 40% warga Solo. Sementara, 60% Jamkesmas diberikan kepada warga luar Kota Bengawan yang tinggal di Solo.

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

Dikatakannya, PKMS silver dan gold merupakan pendamping Jamkesmas. Jika terdapat masyarakat yang belum terkaver Jamkesmas, maka bisa dimasukkan dalam PKMS.

“Saya kira asumsi PKMS tidak memandang gold atau silver intinya memberikan pelayanan kesehatan masyarakat. Kalau PKMS gold itu perlu SK Walikota. Kalau memang ada yang belum masuk Jamkesmas, bisa dimasukkan dalam database PKMS gold,” paparnya, Kamis (3/1/2013).

SK Walikota soal penerima PKMS gold 2013 sudah diterbitkan Desember 2012. “Bisa saja direvisi melihat kondisi yang terjadi seperti ini. Tetapi sebelum direvisi perlu dilakukan verifikasi oleh DKK [dinas kesehatan kota] dan Bappeda [badan perencanaan daerah]. Hal itu untuk meminimalisasi kesalahan,” jelas Ghofar.

Lebih lanjut, politisi dari PKS itu menyatakan bakal memanggil DKK dan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memperjelas warga Solo yang belum terkaver Jamkesmas dan PKMS gold.

“Senin (7/1/2013) kami akan panggil DKK dan BPS. Kami akan sinkronkan antara data BPS dan DKK,” ujarnya.
Di sisi lain, jika terdapat penambahan penerima PKMS, Ghofar menyatakan anggaran untuk PKMS masih memungkinkan. Penambahan anggaran bisa dilakukan saat APBD Perubahan 2013.

“Pengalaman yang sudah berjalan, anggaran PKMS tidak digunakan seluruhnya. Untuk anggaran PKMS 2013 ini senilai Rp18 miliar. Kalau setiap klaim Rp6.500/bulan dikalikan 12 bulan. habisnya sekitar Rp12 miliar. Masih ada sisa sekitar Rp6 miliar,” terangnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Solo, Umar Hasyim, berpendapat gakin yang belum mendapat Jamkesmas tak bisa serta merta dimasukkan ke dalam PKMS gold. Hal itu bakal membengkakkan anggaran PKMS gold yang sudah dialokasikan.