SOLOPOS.COM - Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati didampingi Kepala SMA SBBS Gemolong Muh. Amir Zubaidi meninjau kondisi SBBS Gemolong, Sragen, Sabtu (30/7/2016). Bupati ingin memastikan manajemen sekolah itu berjalan baik. (Tri Rahayu/JIBI/Solopos)
Salah satu sekolah favorit di Sragen, SMP SBBS Gemolong, masih kekurangan murid.
Solopos.com, SRAGEN — Komisi IV DPRD Sragen meminta manajemen SMP Sragen Bilingual Boarding School (SBBS) Gemolong memaksimalkan kinerjanya untuk menggaet peserta didik baru secara online maupaun offline pada siswa waktu pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru(PPDB) 2017.
SMP SBBS Gemolong masih bisa mengikuti PPDB online yang dimulai pada Rabu (12/7/2017) mendatang. Masukan itu disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Sragen, Sutrisno, saat dihubungi Solopos.com, Kamis (6/7/2017). Sutrisno menilai kekurangan siswa di SMP SBBS Gemolong itu pasti ada problem di internal.
Dalam waktu dekat, Sutrisno berencana memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sragen dan manajemen SMP SBBS Gemolong untuk meminta penjelasan terkait rendahnya minat masyarakat untuk belajar di sekolah unggulan milik Pemkab Sragen itu.
Dalam waktu dekat, Sutrisno berencana memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sragen dan manajemen SMP SBBS Gemolong untuk meminta penjelasan terkait rendahnya minat masyarakat untuk belajar di sekolah unggulan milik Pemkab Sragen itu.
“Kemungkinan kami membahas persoalan itu dalam rapat pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [P2APBD] 2016. Setelah menerima penjelasan dari Disdikbud dan sekolah terkait, kami baru bisa merumuskan solusi terbaik yang bisa ditempuh SMP SBBS Gemolong,” ujarnya.
Sutrisno berpesan kepada sekolah lain yang proses PPDB sudah selesai agar berhati-hati dalam menentukan nominal sumbangan sukarela. Dia meminta sekolah melibatkan orang tua siswa dalam pembahasan nominal sumbangan sukarela.
Dia berharap SMP SBBS Gemolong bisa memaksimalkan kerja untuk menarik siswa sebanyak-banyaknya lewat PPDB online tersebut. “Data terakhir yang kami terima kekurangan siswa di sekolah negeri itu ada 1.003 orang. Saya tidak tahu perkembangan data terakhir setelah proses daftar ulang berakhir,” ujarnya saat dihubungi Solopos.com di sela-sela konsultasi anggaran di Jakarta, Kamis sore.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Kepala SMP Swasta (FKKS) Sragen, Suprapto, problem kekurangan siswa cukup memukul bagi SMP swasta. Dia menyampaikan PPDB online gelombang II tetap dibuka tetapi hanya untuk sekolah-sekolah tertentu yang masih kekurangan siswa.
Bagi SMP negeri yang memiliki siswa lebih dari 20 orang per rombongan belajar (rombel) tidak ikut dalam PPDB online. “Nah, kemarin saya dihubungi Disdikbud terkait upaya antisipasi peserta didik baru yang sudah mendaftar ke SMP swasta tetapi mau ikut pada PPDB online gelombang II. Syaratnya pada PPDB gelombang II itu harus menyertakan nilai NEM asli. Siswa yang sudah menyerahkan NEM asli saat daftar di sekolah swasta tidak boleh dicabut. Kalau dibolehkan ya swasta tidak dapat siswa lagi,” tuturnya.
“Misalnya ada anak yang sudah mendaftar di sekolah kami kemudian nekat ikut PPDB gelombang II maka saya bisa protes. Kalau saya protes anak itu tetap dikeluarkan dari keikutsertaan dalam PPDB gelombang II itu,” jelasnya.
Dia menyampaikan lulusan SD ada 14.000 anak dan kuota SMP negeri dan swasta itu hanya 13.000 anak. Sementara yang masuk ke MTs, ujar dia, sampai 3.500 anak sehingga kuota SMP kurang 2.500 orang.
“Sekolah kami saja baru menerima tujuh siswa. Di sekolah swasta lainnya ada yang cuma 11 orang dan masih banyak yang baru menerima di bawah 10 orang,” imbuhnya.