Boyolali (Espos)--Kalangan DPRD Boyolali mendesak investigasi menyeluruh untuk menguak kasus dugaan penggunaan KTP asli tapi palsu (Aspal) oleh calon jemaah haji (Calhaj) Boyolali.
Wakil Ketua DPRD Boyolali Thontowi Jauhari mengatakan adanya dugaan itu jelas tidak boleh didiamkan. Instansi terkait seperti Kementerian Agama (Kemenag) Boyolali dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenducapil) untuk melakukan verifikasi Calhaj sejak awal.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
“Jangan sampai Calhaj dirugikan dengan pelarangan ke Tanah Suci secara mendadak,” ujarnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (15/10).
Thontowi menambahkan langkah verifikasi itu bisa dilakukan saat mendaftar. Selain melihat KTP, jelasnya, tempat tanggal lahir dari luar Boyolali atau luar Jateng, bisa dilakukan pengecekan untuk mempermudah verifikasi itu.
Dispendukcapil juga sejak dini bisa mengatasi persoalan itu. Yakni, menurut Thontowi dengan adanya ketegasan melarang pindah domisili kependudukan jika hanya untuk bertujuan mengurus haji.
“Pengecekan sejak dari mengurus perpindahan di tingkat desa atau kelurahan,” papar dia.
fid
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
