Solo (Espos)–Rencana pelantikan walikota-wakil walikota terpilih Jokowi-FX Hadi Rudyatmo (Jo-Dy) di Pendhapi Balaikota mendapatkan sorotan tajam. Selain itu, anggaran pelantikan senilai Rp 236 juta juga dinilai terlalu besar.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menjelaskan, pelantikan Jo-Dy yang terpilih dalam Pilkada lalu di Pendhapi menunjukkan DPRD kalah awu.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
“Kalau seperti itu, DPRD terlihat kalah awu atau subordinat dari walikota. Dengan posisi semacam itu fungsi pengawasan Dewan akan melempem. Ini mungkin sepele, namun DPRD harusnya punya harga diri,” ungkap Boyamin kepada wartawan di Gedung Dewan, Jumat (23/7).
Dia mengatakan, anggota DPRD dipilih oleh rakyat untuk menjalankan fungsi kontrol dan menjadi penyeimbang pemerintah. Sehingga, imbuh dia, sikap yang merendahkan martabat institusi DPRD harus dihindari.
dni
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
