SOLOPOS.COM - Sejumlah anggota partai politik (parpol) di Wonogiri berfoto bersama komosioner KPU dan anggota Bawaslu selepas mengikuti sosialisasi pencalonan DPD RI di salah satu rumah makan di Wonogiri, Selasa (20/12/2022). (Solopos.com/Muhammad Diky Praditia)
Solopos.com, WONOGIRI — Wacana perubahan sistem pemilihan umum (pemilu) anggota legislatif dari proporsional tertutup menjadi tertutup ditanggapi beragam sejumlah partai politik (parpol) di Wonogiri. Mereka menilai kedua sistem tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan.
Sistem pemilu proporsional tertutup yaitu konstituen atau pemilih hanya bisa mencoblos gambar partai di pemilu. Dengan sistem itu, partai mempunyai kewenangan penuh menunjuk siapa kader yang akan menjadi anggota legislatif.
Sedangkan dalam sistem proporsional terbuka, pemilih langsung bisa mencoblos nama calon legislatif atau partai. Konstituen berhak menentukan siapa yang akan menjadi calon legislatif. Calon anggota legislatif yang mendapatkan suara terbanyak akan menjadi anggota legislatif.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Wonogiri, Bondan Sejiwan Bima Aji, mengatakan pada prinsipnya Golkar siap jika pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka atau tertutup. Hanya, menurut dia sistem proporsional terbuka lebih baik tetap diterapkan.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Wonogiri, Bondan Sejiwan Bima Aji, mengatakan pada prinsipnya Golkar siap jika pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka atau tertutup. Hanya, menurut dia sistem proporsional terbuka lebih baik tetap diterapkan.
Menurut pria yang akrab disapa Bondan itu, dengan sistem terbuka konstituen bisa langsung memilih figur calon anggota legislatif sesuai dengan apa yang dikehendaki. Dia menilai asas demokrasi pada sistem proporsional terbuka lebih baik dibandingkan tertutup. Sistem proporsional tertutup justru akan memundurkan kualitas demokrasi.
“Semua ada kekurangan kelebihan. Tidak ada yang 100% sempurna. Tapi saya pribadi lebih cenderung setuju sistem pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka. Saya politikus yang lahir dari sistem itu,” kata Bondan kepada Solopos.com, Kamis (5/1/2022), .
Tetapi praktik semacam itu bukan berarti akan hilang begitu sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup. Bisa saja politik uang terjadi di internal partai. Kader partai bisa membeli nomor jadi anggota legislatif pada pimpinan partai demi terpilih menjadi anggota legislatif.
Menyoal adanya kanibalisme di internal partai dalam sistem proporsional terbuka, hal itu menurut dia menjadi bagian dari demokrasi. Masing-masing calon anggota legislatif dari parti yang sama berhak berjuang dan bertarung dengan lawannya baik dengan calon dari internal maupun eksternal partai. Masyarakat juga berhak memilih siapa saja dan dari partai apa saja.
“MK [Mahkamah Konstitusi] yang sedang menguji materi [sistem pemilu] sebaiknya tetap menetapkan sistem proporsional terbuka seperti yang telah ditetapkan pada 2008. Sebagai lembaga hukum, jangan sampai MK mencederai muruahnya dengan mengubah-ubah hukum yang telah ditetapkan sendiri,” ujar dia.
Ketua DPD PKS Wonogiri, Ahmad Zarif menanggapi hal berbeda wacana tersebut. Menurut dia sistem proporsional tertutup lebih ideal untuk diterapkan. PKS yang merupakan partai berbasis kader akan siap jika sistem proporsional tertutup digunakan pada Pemilu Legislatif 2024.
Dengan proporsional tertutup, partai sebagai lembaga politik harus benar-benar berperan di masyarakat. Partai wajib menjaga kredibilitas lembaganya agar tetap dipilih konstituen. Dengan sistem ini, dapat dilihat partai mana yang berkontribusi di masyarakat dan yang tidak melalui hasil pemilu.
“Idealnya, menurut saya pribadi yang lebih bagus itu proporsional tertutup. Partai yang akan menjembatani antara konstituen dengan anggota legislatifnya. Tapi tidak kemudian anggota legislatif ini memberikan kontribusi apa-apa kepada masyarakat,” kata Ahmad.
Dia melanjutkan, sistem proporsional memungkinkan partai bisa memilih kadernya yang dinilai kompeten menjadi anggota legislatif. Pemilihan anggota legislatif tidak berdasarkan siapa yang punya banyak modal. Melainkan yang benar-benar sesuai dengan idealisme kepartaian.
“Di PKS, ada UPA [unit pembinaan anggota]. Mulai dari presiden partai hingga anggota terbawah wajib mengikuti itu. Mereka dibina dan dididik sesuai ideologi partai. Calon dari PKS tidak sekadar cakap, tetapi juga harus baik secara emosional, spiritual, dan intelektual karena sudah dilakukan pengkaderan,” jelas dia.
Dia tidak memungkiri jika sistem proporsional tertutup tidak menjadikan penyelenggaraan pemilu bebas dari politik uang. Bisa saja terjadi jual beli kursi legislatif dalam internal partai. Tetapi hal itu justru bisa menjadi penilaian masyarakat mana partai yang baik dan tidak.
“Kalau ada partai yang seperti itu, konsekuensinya partai itu akan ditinggalkan konstituennya. Makanya partai harus menjaga kredibilitas,” ucap Ahmad.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Wonogiri, Joko Sutopo, tidak berkomentar banyak terkait wacana itu. Pria yang akrab disapa Jekek itu akan mengikuti keputusan sesuai yang telah ditentukan, baik proporsional tertutup maupun terbuka.
“Kami berada di daerah, kami hanya taat apa yang menjadi keputusan pusat. Kalau nanti MK memutuskan proporsional terbuka, kami persiapkan untuk proporsional terbuka, begitu juga sebaliknya,” kata Joko Sutopo yang juga Bupati Wonogiri itu kepada wartawan, Rabu (4/1/2022).