SOLOPOS.COM - Kondisi bangunan PT WJL Wonogiri setelah 75 eks pegawai meminta hak gaji yang sampai saat ini belum terbayarkan. (Solopos.com/Muhammad Diky Praditia)
Solopos.com, WONOGIRI — Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, menyebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri tidak punya otoritas menyelesaikan masalah tunggakan gaji karyawan PT Wonogiri Jaya Lestari (WJL) di Desa Gunungsari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Sebaliknya, Pemkab hanya bisa bertindak sesuai kewenangannya, yaitu sebagai mediator.
“Langkah mediasi sudah kami lakukan, ada Forkopimcam [forum komunikasi pimpinan kecamatan], pengusaha [PT WJL], dan pekerja. Kami pertemukan mereka. Yang bisa kami sampaikan, pemerintah sudah hadir sesuai dengan porsinya, mengadakan mediasi,” kata Jekek, sapaan akrabnya ketika ditemui Solopos.com seusai sarasehan di Desa Ngrompak, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Selasa (1/11/2022).
Jika pemerintah tidak hadir, lanjut Jekek, interpretasi publik akan negatif. Namun, Pemkab hanya mengambil langkah sesuai kewenangan.
Pemerintah tidak punya otoritas menyelesaikan masalah. Kewenangan pemerintah dalam kasus tersebut menjadi mediator antara pengusaha dengan pekerja.
Pemerintah tidak punya otoritas menyelesaikan masalah. Kewenangan pemerintah dalam kasus tersebut menjadi mediator antara pengusaha dengan pekerja.
“Saat semua pihak dipertemukan tapi tidak ada titik temu, maka ada regulasi lain. Ada tahapan, mekanisme, kebijakan lain. Kalau nanti ada gugatan lain [masuk ke ranah pengadilan industrial] itu sudah bukan ranah kami lagi,” ujar dia.
Baca Juga: Tak Mampu Bayar Karyawan, PT WJL Wonogiri Utang Rp60 Juta Kepada Pemilik Warteg
PT WJL merupakan perusahaan yang masih skala menengah. Pemkab tidak bisa mensyaratkan pendirian perusahaan skala menengah secara rigid dan rumit.
“Saat legalitas perusahaan sudah oke dan berawal dari keinginan masyarakat untuk mandiri, maka enggak bisa kami mensyaratkan pendirian pabrik yang rigid atau rumit seperti yang diberlakukan kepada investor besar. Tidak bisa. [PT WJL] Itu masuk kualifikasi industri menengah. Investasi risiko rendah,” jelas Jekek.
Menyoal eks karyawan yang belum menerima gaji dan belum mendapatkan pekerjaan pengganti, saat ini Pemkab sudah berupaya memfasilitasi eks karyawan PT WJL dengan menyalurkan ke industri garmen lain.
Baca Juga: Karyawan PT WJL Wonogiri Tak Dapat Gaji, Utang di Warung Makan Belum Dilunasi
“Bukan nanti tapi itu sudah kami lakukan. Para karyawan sudah kami salurkan ke perusahaan garmen lain di Wonogiri seperti di Ngadirojo,” ucapnya.
Sementara itu, mantan karyawan PT WJL asal Jatisrono, Indri Purwati, mengatakan tidak ada program Pemkab yang menyalurkan mantan karyawan PT WJL ke perusahaan-perusahaan garmen lain di Wonogiri.
Sebagian mantan karyawan yang mayoritas perempuan memang sudah kembali bekerja di perusahaan garmen lain. Namun, hal itu atas usaha mandiri dari mantan karyawan, bukan merupakan program Pemkab.
“Enggak ada itu [mantan karyawan disalurkan ke perusahaan garmen lain oleh Pemkab]. Beberapa memang sudah dapat kerja. Itu karena kami punya grup yang sering berbagi informasi soal lowongan kerja. Itu usaha kami sendiri. Bahkan ada yang bekerja di Sukoharjo. Kalau dari Pemkab tidak ada,” kata Indri saat dihubungi Solopos.com via telepon WhatsApp (WA), Kamis (3/11/2022).
Baca Juga: Ini Segudang Masalah di PT WJL Wonogiri hingga Tak Mampu Bayar Gaji Karyawan
Dia berharap, Pemkab sebaiknya meningkatkan fungsi pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan di Wonogiri agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Banyak mantan karyawan PT WJL yang masih trauma dengan kasus penunggakan gaji tersebut.
Sebagai informasi, para karyawan PT WJL hanya menerima gaji senilai Rp900.000 selama bekerja selama tiga bulan mulai Juli-September 2022. Padahal dalam kontrak kerja, seharusnya karyawan digaji sesuai upah minimum kabupaten yaitu senilai Rp1,8 juta.
Selain itu, PT WJL juga tidak mampu membayar sewa gedung. Kini PT WJL sudah ditutup dan tidak lagi beroperasi lagi.