SRAGEN–Warga berlomba-lomba memborong solar karena panik stok solar bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Sragen terbatas. Oleh karena itu sejumlah SPBU mengambil kebijakan membatasi pembelian solar bersubsidi dengan alasan pemerataan.

Informasi yang dihimpun Solopos.com, sepuluh SPBU di Sragen mengalami kekosongan stok bahan bakar solar bersubsidi, Sabtu (23/3/2013). Mereka adalah SPBU di Sragen Kota, Sine, Jetak, Lemahbang, Pilangsari, Jirapan, Jatisomo, Nglangon, Bener dan Tunjungan.

Padahal menurut informasi dari salah satu petugas pengisian bahan bakar di SPBU Nglangon, mereka mendapat pasokan 8.000 liter solar pukul 08.00 WIB. Namun mereka sudah memasang papan tanda “solar habis” sekitar pukul 14.00 WIB.

Padahal menurut informasi dari salah satu petugas pengisian bahan bakar di SPBU Nglangon, mereka mendapat pasokan 8.000 liter solar pukul 08.00 WIB. Namun mereka sudah memasang papan tanda “solar habis” sekitar pukul 14.00 WIB.

Plt Direktur Perusda SPBU Nglangon, Ari Anggoro, menuturkan telah mengambil kebijakan membatasi pembelian bahan bakar solar bersubsidi, Sabtu. Pembatasan dilakukan untuk kendaraan pribadi dan umum, seperti bus dan truk.

Hal itu dilakukan karena jumlah kebutuhan masyarakat tinggi sedangkan pasokan solar terbatas. Ari menguraikan membatasi pembelian kendaraan pribadi Rp50.000-Rp100.000 setiap kendaraan pribadi sedangkan setiap kendaraan umum Rp100.000-Rp200.000. Ari mengaku pembeli membeludak meskipun telah dibatasi. Oleh karena itu, pasokan solar 8.000 liter tidak bertahan lama.

Lebih lanjut Ari menguraikan memprioritaskan kebutuhan petani. Setidaknya sekitar 30 petani membeli solar setiap hari. Masing-masing petani membeli 20 liter. Ari mengaku memprioritaskan kebutuhan petani karena mereka sedang mengolah sawah. Maka solar menjadi kebutuhan wajib.

“Kami memutuskan memprioritaskan kebutuhan petani. Bagaimanapun juga, mereka butuh untuk mengolah sawah. Kalau tidak ada solar, semua alat pertanian tidak akan beroperasi,” ujar dia.

DPRD Panggil

Wakil Ketua DPRD Sragen, Bambang Widjo Purwanto, saat ditemui Solopos.com di lingkungan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen, Sabtu, menjelaskan akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mengoordinasikan hal itu.

Terlebih saat ini petani membutuhkan solar untuk mengoperasikan alat-alat pertanian seperti traktor, mesin diesel untuk memompa air dan lain-lain karena sudah memasuki musim tanam.

Bambang juga menyoroti solusi yang ditawarkan Pertamina dengan menyediakan solar nonsubsidi sebagai alternatif pasokan solar bersubsidi yang terbatas. Namun setiap kabupaten hanya disediakan satu SPBU untuk melayani solar non subsidi.

Selain itu, satu liter solar non subsidi dibanderol Rp10.600. Harga itu sekitar 2,5 kali lipat lebih mahal dibanding solar bersubsidi.  “Transportasi lokal dan alat pertanian bahan bakarnya solar. Bahan alternatif lain tidak mungkin. Kalau tidak tersedia solar maka akan menunda segalanya. Dengan dalih atau alasan apapun, Pertamina itu ngawur. Dia belum sosialisasi soal peraturan sudah melaksanakan kebijakan pembatasan,” imbuh dia.

Bambang juga tak habis pikir sikap Pertamina memperlakukan SPBU yang dinilai cenderung arogan. Salah satu contoh konkrit adalah hampir seluruh pengelola SPBU ketakutan apabila mereka dimintai informasi ihwal kondisi pasokan bahan bakar solar bersubsidi.

“Pertamina itu seharusnya menyiapkan semua kebutuhan, baru melaksanakan kebijakan. Selain itu kalau ada SPBU lapor kepada DPRD atau kepada pers soal kendala, Pertamina ambil tindakan arogan. SPBU akan mendapat sanksi tidak tertulis.”

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif