Solopos.com, SOLO — Presiden meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hadir membantu penanganan bencana di Solo dan Sukoharjo setelah ditetapkan status darurat banjir, Sabtu (18/2/2023).
Berdasarkan pantauan Solopos.com, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, memimpin rapat koordinasi dengan Pemkot Solo dan Pemkab Sukoharjo di Balai Kota Solo, Sabtu sore. Hadir pada rapat ini antara lain Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Sekda Solo Ahyani, dan Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Selanjutnya Suharyanto menyerahkan bantuan penanggulangan bencana untuk Sukoharjo dan Kota Solo selama keadaan darurat. Masing-masing mendapatkan dana siap pakai Rp500 juta.
Selain itu ada pula bantuan 2.500 selimut, 2.500 matras, 2.000 paket sembako, 1.000 hygiene kits, 1.000 alat kebersihan, 200 tenda keluarga, tenda 6 x 12 meter enam unit, dan perahu polietilen 2 unit.
Suharyanto mengatakan Presiden mengutusnya datang ke Solo dan Sukoharjo setelah banjir cukup besar menerjang kedua daerah tersebut akibat curah hujan tinggi dan limpahan air Bengawan Solo.
Dia mengatakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Bupati Sukoharjo telah menetapkan wilayahnya dengan status keadaan darurat banjir, Jumat (17/2/2023) selama 14 hari.
“Masih ada pengungsi hari ini meskipun sebagian surut, namun pemerintah pusat hadir langsung memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak,” ujarnya.
Setelah status tanggap darurat selesai, sambungnya, pemerintah terus berupaya melakukan langkah mitigasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi terus dilakukan agar supaya apabila terjadi banjir serupa dampaknya lebih kecil dari yang sekarang.
Sekda Solo, Ahyani, mengatakan hampir seluruh pengungsi mulai pulang dari pengungsian. Namun belum dilakukan pembersihan lingkungan. Pemkot Solo akan ajak semua pihak kerja bakti membersihkan lingkungan terdampak banjir.
“Banjir terjadi akibat hujan yang tak hanya di Solo namun bagian hulu. Ini seperti banjir 2007 namun dampaknya lebih besar 2007. Solo belum punya infrastruktur parapet waktu itu,” ujarnya.
Ahyani mengatakan ada satu pompa yang tidak berfungsi di Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres, akibat terendam air. Pemerintah menggunakan pompa portabel yang fungsinya tidak sama dengan pompa air utama.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
