SOLOPOS.COM - Wali Kota Gibran Rakabuming Raka berbincang dengan Wawali Solo Teguh Prakosa dalam sebuah acara di Solo, beberapa waktu lalu. Bappenas menyiapkan Kota Solo menjadi kota metropolitan baru di Indonesia. (Istimewa/Humas Pemkot Solo)

Solopos.com, SOLO– Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyiapkan Kota Solo menjadi kota metropolitan baru dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Menanggapi perencanaan pembangunan tersebut, Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa menjelaskan sejumlah pekerjaan rumah (PR) bagi Solo untuk menjadikan kota metropolitan baru, salah satunya pendanaan untuk pembangunan.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

“Tantangan ke depan harus ditunjang dengan anggaran yang konsisten sesuai skala prioritas, pembangunan selesai tahun pertama, tahun kedua, supaya target 2045 benar-benar menjadi bagian dari kota metropolitan,” jelas Teguh ditemui di kantornya, Kamis (2/5/2024) pagi.

Menurut Teguh, kompleksitas Solo dalam rangka pembangunan belum seimbang dengan pola pikir masyarakat. Warga Solo harus mampu menangkap peluang dari program pembangunan Pemkot Solo supaya warga Solo mendapatkan dampak positifnya, baru setelahnya warga luar kota.

Teguh mencontohnya warga harus bisa menangkap peluang adanya Masjid Sheikh Zayed dengan berbagai jenis produk dan jasa. Butuh upaya membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Teguh menjelaskan layanan transportasi umum dan jalan harus menjadi perhatian antar Pemda di Soloraya. Kota Solo sudah menyediakan Batik Solo Trans (BST) yang menjangkau sejumlah kecamatan sekitar Solo.

Pemprov Jateng membantu layanan BRT Trans Jateng Sumberlawang-Solo dan Solo-Wonogiri. Butuh upaya tindaklajut supaya Soloraya terkoneksi.

“Ekonomi hijau ini termasuk bisa tidak transportasi menggunakan energi yang ramah lingkungan? Termasuk pengelolaan sampah di tempat Pembuangan Akhir Putri Cempo, harus berubah semua,” ungkap dia.

Teguh mengatakan Kota Solo dibangun dengan keberlanjutan mulai dari Wali Kota Solo yang kini menjadi Presiden (Presiden Jokowi). Kemudian Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang akan menjadi Wakil Presiden. Pembangunan Kota Solo akan dilanjutkan Wali Kota Solo berikutnya.

“Wakil Presiden butuh komitmen dan konsisten. Kalau Wakil Presiden tidak komitmen dan konsisten, daerahnya akan tersendat,” papar dia.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solo, Sumilir Wijayanti, mengatakan arah kebijakan pemerintah pusat sudah terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah 2025-2045.

“Soloraya sifatnya pendukung megapolitan Semarang. Pengembangan di sisi selatan sesuai potensi dan karakteristiknya,” ungkap dia.

Menurut dia, ekonomi hijau menjadi salah satu isu dalam menjadikan Soloraya menjadi kota metropolitan. Ada beberapa persyaratan untuk mendukung kebijakan pusat dan Pemprov Jateng, sebagai contoh Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di setiap kota/kabupaten.

“Ekonomi hijau berkenan terhadap pengelolaan sampah, limbah, sirkuler ekonomi, pelestarian lingkungan, pemberdayaan. Ini membutuhkan kebijakan, program, dan peningkatan kapasitasnya. Masing-masing wilayah sudah mengidentifikasi masalah dan potensinya,” papar dia.

Dia menjelaskan kerja sama antardaerah secara masif dan intensif harus dilakukan. Pemerintah pusat dan Pemprov Jateng harus memberikan supervisi supaya rencana pembangunan bisa terealisasi.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Dewi Virgiyanti, memaparkan dalam visi pengembangan Provinsi Jawa Tengah (Jateng), ada dua daerah yang disiapkan untuk menjadi kota metropolitan. Kedua daerah itu yakni Kota Semarang dan Kota Solo.

“Visi kami ada pengembangan pusat pertumbuhan, seperti metropolitan. Maka Semarang dan Surakarta bisa jadi metropolitan baru menuju kota global dan ekonomi hijau,” kata Dewi saat penyampaian paparan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah 2024 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin (29/4/2024).

Dewi meminta pengembangan kota menuju metropolitan bisa bisa dilakukan secara fungsional atau tak hanya sebatas administrasi. Oleh karena itu, strategi-strategi konkret harus disiapkan segera untuk mengatasi segala permasalahan, khususnya yang masih menjadi PR sejauh ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya