Solopos.com, SOLO–Kota Solo ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Soloraya untuk melayani aktivitas utama berupa industri, pariwisata, dan pertanian. Namun kolaborasi antardaerah jadi PR.
Hal itu mengemuka dalam konsultasi publik rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solo 2025-2045 di Solo Paragon Hotel dan Residences, Kamis (4/1/2024).
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Hadir dalam konsultasi publik rancangan awal RPJPD Kota Solo 2025-2045 para pemangku kepentingan, antara lain birokrasi, komunitas, akademisi, pengusaha, dan media. Forum itu berlangsung sekitar tiga jam.
Salah satu narasumber akademisi dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Rutiana Dwi W. menjelaskan harapan bagi Kota Solo pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, adalah Kota Solo sebagai salah satu pusat aglomerasi perkotaan yang menginduk pada PKN metropolitan Semarang.
Selanjutnya, Kota Solo berperan sebagai kawasan strategis pariwisata yang menggabungkan wisata budaya dan pusaka, wisata lingkungan, ekonomi kreatif, urban, and health/medical tourism.
Rutiana menjelaskan peran khusus Kota Solo dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jateng, yakni Kota Solo diarahkan pada pemenuhan peran sebagai pintu gerbang internasional atau simpul utama kegiatan ekspor-impor, pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional, serta simpul utama transportasi skala nasional.
Kemudian, kata dia, Kota Solo menjadi pusat dari Kawasan Strategis Ekonomi Soloraya yang memiliki aktivitas ekonomi berteknologi tinggi dengan potensi ekspor internasional; sebagai pusat dari kawasan aglomerasi perkotaan Solo dan sekitarnya, dengan aktivitas dominan pada perdagangan
Selain itu, Kota Solo sebagai pusat pelayanan dari rencana pengembangan kawasan metropolitan Soloraya. Sedangkan harapan masyarakat Kota Solo 20 tahun ke depan, adalah berupa pariwisata, ekonomi kreatif, budaya, dan jasa teknologi informasi.
Salah satu peserta forum yang mewakili UNS, Kusumastuti, menjelaskan kolaborasi antardaerah kurang karena adanya ego sektoral yang kuat antarwilayah.
“Karena mental kami belum ada kesadaran yang sama. Kolaborasi yang ada baru antarkelompok di sektor berbeda-beda. Alasannya satu data belum bisa diakses oleh semua,” ujar dia.
Selain itu, lanjut dia, masing-masing kelompok hanya melihat peluang bagi kelompoknya bukan untuk kepentingan bersama. Belum ada kepercayaan antardaerah. Kepercayaan didasari dengan norma, etika, penegakan hukum.
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solo, Sumilir Wijayanti, mengatakan sudah ada nota kesepahaman antara bupati dan wali kota di Soloraya. Formulasi teknis kerja sama itu segera ditindaklanjuti.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
