SOLOPOS.COM - Ilustrasi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). (JIBI/Solopos/Antara-Irwansyah Putra)
Dinas Pendidikan Solo mengatasi kekurangan guru PNS dengan berbagai cara.
Solopos.com, SOLO – Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dinas Pendidikan Solo, Sulardi, membeberkan saat ini Solo masih kekurangan sebanyak 123 guru pegawai negeri sipil (PNS) untuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Sulardi memerinci, guru PNS jenjang SD kurang 80 orang sedangkan guru PNS jenjang SMP kurang 43 orang.
“Kekurangan guru PNS jenjang SD dan SMP ini tidak sampai menggangu proses kegiatan belajar mengajar siswa di masing-masing sekolah,” katanya, Rabu (10/5/2017).
Kekurangan guru PNS jenjang SD, lanjut dia, diatasi dengan guru tidak tetap (GTT) atau guru honorer yang ada di setiap sekolah. Menurut dia jumlah SDN di Solo tercatat sebanyak 166 sekolah dan SD swasta sebanyak 88 sekolah. “Untuk SD swasta tidak mengalami kekurangan guru,” ungkapnya.
Kekurangan guru PNS jenjang SD, lanjut dia, diatasi dengan guru tidak tetap (GTT) atau guru honorer yang ada di setiap sekolah. Menurut dia jumlah SDN di Solo tercatat sebanyak 166 sekolah dan SD swasta sebanyak 88 sekolah. “Untuk SD swasta tidak mengalami kekurangan guru,” ungkapnya.
Sedangkan kekurangan guru PNS jenjang SMP, sambung Sulardi, terjadi pada mata pelajaran agama Islam sebanyak delapan guru; Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebanyak dua guru; matematika sebanyak satu guru; bahasa Inggris sebanyak empat guru.
Mata pelajaran seni dan budaya kurang dua guru; olahraga kurang tiga guru; bahasa Jawa kurang 14 guru; kesenian daerah kurang tiga guru; dan bimbingan konseling (BK) kurang enam guru.
Menurut Sulardi, tidak ada masalah tentang kekurang guru PNS jenjang SMP sebab bisa diambilkan dari guru SMP swasta yang kekurangan jam mengajar di sekolahnya.
Sebaliknya, imbuh dia yang menjadi masalah adalah kelebihan guru mata pelajaran sebab tidak mungkin dilimpahkan ke sekolah lain.
“Solusi mengatasi kelebihan guru yakni dengan memberikan tambahan tugas semisal menjadi wakil kepala sekolah atau sebagai kepala perpustakaan sekolah,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Solo, jumlah SMP negeri tercatat sebanhyak 27 sekolah dan SMP swasta sebanyak 48 sekolah.
Sementara, Ketua PGRI Solo, Sugiaryo, mengatakan kekurangan guru PNS jenjang SD ini agar segara diatasi dengan pengangkatan guru PNS baru. “Menutup kekurangan guru PNS jenjang SD dengan GTT dan guru honorer tidak mengatasi permasalahan,” kata dia.
Dia juga merasa kasihan dengan GTT dan guru honorer SD karena honor atau gaji yang diterima tidak layak rata-rata masih di bawah Rp500.000 per bulan.
Pemkot Solo, imbuh Sugiaryo, seharunya memperhatikan nasib guru SD non-PNS yakni para GTT dan guru honorer dengan memberikan gaji yang layak. “Kalau GTT dan guru honorer belum bisa dingkat menjadi PNS gajinya harus yang layak,” harap dia.