SOLOPOS.COM - Solo Paragon (dok)
Solo Paragon (dok)
SOLO--DPRD Kota Solo menilai langkah Pemerintah Kota (Pemkot) yang menghentikan pembongkaran sabuk hijau oleh PT Sunindo Gapura Prima (SGP), terlambat. Seharusnya pembongkaran itu dapat dicegah sebelumnya dengan melihat segala perizinan pelaksanaan proyek di kawasan Solo Paragon tersebut.
Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPRD Muhammad Rodhi saat dimintai tanggapan seputar pembongkaran sabuk hijau di kawasan Solo Paragon tersebut.
“Kalau sudah terlanjur dibongkar seperti itu dan baru ditegur, namanya ya terlambat!” tandas Rodhi kepada wartawan di Gedung Dewan, Jumat (27/1/2012).
Menurut Rodhi, keberadaan sabuk hijau merupakan program Pemkot. Sehingga jika terjadi penebangan, pembongkaran atau pengubahan apapun terhadap sabuk hijau harus mendapatkan izin dari dinas terkait, ataupun Walikota.
“Tapi memang pada praktiknya di lapangan, banyak proyek yang perizinannya diproses sambil proyeknya berjalan. Artinya, walaupun izin belum turun, proyek sudah dilaksanakan. Saya rasa ini perlu mendapat perhatian dari Pemkot, khususnya dari dinas terkait yang mengeluarkan izin,” kata Rodhi.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kota Solo, Istiyaningsih saat dimintai tanggapan seputar pembongkaran sabuk hijau di kawasan Solo Paragon tersebut, menyatakan pihaknya akan mengecek langsung pengerjaan proyek di kawasan Solo Paragon yang diketahui telah menyebabkan sabuk hijau di lokasi itu dibongkar.
“Semestinya kalau perizinannya jelas dan lengkap, tidak akan sampai kena tegur begitu. Tapi kami belum menerima laporan seperti apa kasusnya. Akan segera kami cek, untuk memastikan apakah semua perizinannya sudah ada. Dan kalau ternyata belum, ya kami mendukung langkah Pemkot untuk menghentikan proyek yang melanggar aturan tersebut,” tegas Istiyaningsih yang saat dihubungi tengah berada di Bandung.
(JIBI/SOLOPOS/Septhia Ryanthie)