SOLOPOS.COM - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka diwawancara wartawan di Loji Gandrung, Solo, Senin (28/3/2022). (Solopos/Wahyu Prakoso)
Solopos.com, SOLO — Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut masuknya Solo di peringkat 10 besar, tepatnya posisi 9 dalam Laporan Indeks Kota Toleran di Indonesia 2021 sebagai bukti warga Kota Bengawan berpikiran terbuka atau open minded.
Hal itu disampaikan Gibran saat dimintai tanggapan Solopos.com melalui layanan perpesanan Whatsapp, Kamis (31/3/2022) malam. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Setara Institute yang telah menyelenggarakan acara ini di mana para kepala daerah tentu harus menjaga keharmonisan di dalam masyarakatnya,” jelasnya.
Lebih lanjut Gibran mengatakan masuknya Solo dalam 10 besar kota toleran di Indonesia membuktikan warga Solo open minded, toleran, dan menghargai perbedaan. Ia mencontohkan saat festival Imlek di mana acara semuanya berjalan lancar.
Baca Juga: Solo Masuk 10 Besar Kota Paling Toleran Versi Setara Institute
Baca Juga: Solo Masuk 10 Besar Kota Paling Toleran Versi Setara Institute
“Ini terbukti ketika festival imlek kemarin acara berjalan dengan aman, lancar dan seluruh lapisan masyarakat ikut meramaikan acara tersebut,” imbuhnya.
Seperti diberitakan, Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) di Indonesia 2021 yang diumumkan Setara Institute menempatkan Solo di urutan ke-9. Peringkat tersebut naik 28 peringkat dari tahun sebelumnya.
Baca Juga: Singkawang Kota Paling Toleran, Kota Solo Nomor 9
Dua kota tersebut yakni Salatiga di posisi ke-3 dan Magelang di posisi ke-6. Kota dengan predikat paling toleran dipegang Singkawang, disusul Manado di posisi ke-2. Berikutnya Kupang di posisi 4, Tomohon di posisi 5, Ambon posisi 7, Bekasi posisi 8, dan Kediri posisi 10.
Sebaliknya, kota yang paling tidak toleran adalah Depok, kemudian Banda Aceh, Cilegon, Pariaman, Langsa, Sabang, Padang Panjang, Padang, Pekanbaru, dan Makassar.
Mengutip laman resmi Setara Institute, ada empat variabel dan delapan indikator yang dijadikan alat ukur kota paling toleran dan tidak toleran di Indonesia.
Baca Juga: Ini Alasan Singkawang Jadi Kota Paling Toleran se-Indonesia
Variabel dan indikator itu meliputi regulasi pemerintah kota, yakni rencana pembangunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan produk hukum pendukung lainnya; dan kebijakan diskriminatif.
Kemudian, tindakan pemerintah, berupa pernyataan pejabat kunci tentang peristiwa intoleransi; dan tindakan nyata terkait peristiwa. Lalu, regulasi sosial, yakni peristiwa intoleransi; dan dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi. Terakhir, demografi agama, ialah heterogenitas keagamaan penduduk; dan inklusi sosial keagamaan.