Afifa Enggar Wulandari / Adib Muttaqin Asfar / Ayu Prawitasari / Mariyana Ricky P.D | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Harian Solopos edisi Sabtu (4/6/2022).
Solopos.com, SOLO — Manajemen rekayasa lalu lintas (MRLL) selama pengerjaan relokasi saluran box culvert dan detour track KA layang di simpang Joglo sudah final. Kekhawatiran kini tertuju pada kendaraan berat yang berpotensi menggerus infrastruktur dalam kota.
Kepastian kebijakan MRLL itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Solo, Hari Prihatno saat membuka jumpa pers, Kamis (2/6/2022). “Sekali lagi bahwa rekayasa lalu lintas kemarin sudah disepakati dan memang seperti itu. Sudah tidak bisa [diubah lagi],” jelasnya.
Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Solo, Ari Wibowo menyatakan ada beberapa jembatan yang berpotensi dilewati kendaraan berat selama masa pengerjaan proyek rel elevated di kawasan simpang Joglo, Solo.
“Potensi terbesar adalah di jembatan Ngemplak (utara traffic light), kedua di jembatan overpass JI. DI Panjaitan yang bawahnya rel KA dan baru selesai dibangun kemarin” jelas Ari saat dihubungi Solopos, Jumat (3/6/2022).
“Potensi terbesar adalah di jembatan Ngemplak (utara traffic light), kedua di jembatan overpass JI. DI Panjaitan yang bawahnya rel KA dan baru selesai dibangun kemarin” jelas Ari saat dihubungi Solopos, Jumat (3/6/2022).
Selain dua jembatan tersebut, Dishub Solo juga memetakan beban jembatan kembar yang berlokasi di Jl.Brigjen Katamso atau utara RS dr. Oen Solo. Keduanya berpotensi dilewati kendaraan berat saat pengerjaan proyek di simpang Joglo.
Baca juga: 3 Jembatan Ini Aman Dilewati Truk Berat Saat Simpang Joglo Solo Ditutup
Sebelumnya, Dishub juga meminta agar Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kota Solo memastikan kondisi kekuatan dan keamanan jembatan tersebut apabila nantinya banyak di lewati kendaraan berat. Selengkapnya di halaman depan Harian Solopos edisi Sabtu (4/6/2022).
Daerah Gamang Hapus Tenaga Honorer
SOLO — Pemerintah menghapus tenaga kerja honorer mulai 2023. Namun, pemerintah daerah masih gamang jika dilarang merekrut tenaga selain pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Penghapusan itu ditegaskan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) melalui Surat Menter PAN-RB NomorB/185/M.SM.02.03/2022. Surat tersebut menyebutkan penghapusan status kepegawaian selain PNS dan PPPK di instansi pemerintah.
Pada poin 6 huruf b surat tersebut berbunyi, pemerintah melarang instansi pemerintah merekrut pegawai non-ASN. “Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN,” bunyi surat tertanggal 31 Mei 2022 tersebut.
Baca juga: Tenaga Honorer Pemerintah Dihapus Pada 2023, Ini Penggantinya
Sementara itu, kebutuhan akan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dipenuhi melalui melalui tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga. Status tenaga tersebut tidak termasuk sebagai tenaga honorer pada instansi tempat pegawai itu bekeria.
“Jadi PPK (pejabat pembina kepegawaian) pada K/L/D (kementerian, lembaga, daerah) tetap bisa mempekerjakan outsourcing sesuai kebutuhannya, bukan dihapus serta merta,” kata Tjahjo yang dirilis laman menpan.go.id, Jumat (3/6/2022).
Pada dasarnya, keputusan penghapusan tenaga kerja honorer didasarkan kepada komitmen pemerintah untuk menyelesaikan dan penanganan tenaga honorer berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 48/2005 tentang tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 PP tersebut menyebutkan larangan rekrutmen tenaga honorer. Selengkapnya di halaman depan Harian Solopos edisi Sabtu (4/6/2022).
Penerbitan Akta Lahir 2021-2022 Melonjak
SOLO — Safari KB akan dimulai lagi setelah sebelumnya berhenti gara-gara pandemi Covid-19. Berdasarkan statistik penerbitan akta kelahiran yang dipublikasikan di laman dispermandesdukcapil.jatengprov.go.id. ada lonjakan penerbitan akta kelahiran pada 2021 hingga Maret 2022 dibandingkan 2019.
Jumlah terbitan akta kelahiran tertinggi terjadi pada 4 Desember 2019, yaitu sebanyak 305 akta. Sementara pada 17 Maret 2022 mencapai 1.320 akta kelahiran. Penerbitan akta tertinggi pada 2021 terjadi pada 15 November 2021, yakni sebanyak 1,247 akta kelahiran.
Dengan demikian selama pandemi penerbitan akta kelahiran konsisten tinggi. Berdasarkan artikel yang dirilis di laman surakarta.go.id, Kamis (2/6/2022), Pemerintah Kota (Pemkot) Solo bakal memulai kembali Program Safari KB.
Baca juga: Aman dari Pandemi, Safari KB Berlanjut di Solo
Safari KB adalah pelayanan KB yang diberikan secara gratis untuk masyarakat sebagai salah satu upaya mengendalikan tingkat kelahiran penduduk di Indonesia. Program ini biasanya dilakukan sebulan sekali oleh pemerintah daerah bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Kota Solo juga melaksanakan program ini. Di Solo, Safari KB dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Selengkapnya di halaman Soloraya Harian Solopos edisi Sabtu (4/6/2022).