Wahyu Prakoso / Ayu Prawitasari / Mariyana Ricky P.D | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Harian Solopos edisi Selasa (7/2/2023).
Solopos.com, SOLO — Setelah memantik aneka reaksi negatif terkait kenaikan perhitungan nilai jual objek pajak (NJOP) yang berimbas pada kenaikan nilai pajak bumi dan bangunan (PBB), Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bakal memutuskan kebijakan final soal NJOP di Kota Solo pada Selasa (7/2/2023).
Berdasarkan pantauan Espos, Senin sore, Wali Kota Solo melakukan rapat terkait ketetapan PBB 2023 di ruang di ruang rapat Wali Kota Solo Kompleks Balai Kota Solo sampai pukul 16.20 WIB. Tampak hadir mengikuti rapat Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa, Sekda Kota Solo Ahyani, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Solo Tulus Widayat bersama timnya.
Tulus mengarahkan wartawan kepada Wali Kota Solo ketika ditanya terkait keputusan PBB 2023. Sementara Gibran mengatakan keputusan terkait ketetapan PBB disampaikan Selasa. “Kosik tak putuske sesuk [Sebentar saya putuskan besok], please,” kata dia.
Dia menjelaskan berencana bertemu lagi dengan empat politikus yang sebelumnya menemuinya pada Senin pagi, yakni Ketua DPRD Budi Prasetyo, dan tiga politikus dari FPDIP DPRD Solo, yakni Ketua FPDIP Y.F. Sukasno, Suharsono, dan Paulus Haryoto. Wali Kota Solo mengatakan pertemuan dengan Ketua DPRD Kota Solo dilakukan setelah kegiatan serah terima bangunan di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon pukul 08.00 WIB.
Dia menjelaskan berencana bertemu lagi dengan empat politikus yang sebelumnya menemuinya pada Senin pagi, yakni Ketua DPRD Budi Prasetyo, dan tiga politikus dari FPDIP DPRD Solo, yakni Ketua FPDIP Y.F. Sukasno, Suharsono, dan Paulus Haryoto. Wali Kota Solo mengatakan pertemuan dengan Ketua DPRD Kota Solo dilakukan setelah kegiatan serah terima bangunan di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon pukul 08.00 WIB.
Untuk lokasi pertemuan bisa dilakukan di mana saja. Dia menjelaskan Pemkot Solo bakal memaksimalkan pendapatan PBB dari akumulasi piutang sekitar Rp139 miliar sejak 2013. Gibran telah menghitung potensi piutang yang siap untuk ditagih. Selengkapnya di halaman depan Harian Solopos edisi Selasa (7/2/2023).
Langkah Panjang STP Wujudkan Generasi Unggul
Peresmian itu dilakukan setelah selesainya pembangunan Gedung Gumarang dan Sembrani, fasilitas umum basket/olahraga, dan area boulevard yang dibangun Shopee di STP. Airlangga lantas berkunjung ke sejumlah ruang serta fasilitas yang telah dibangun Pemkot Solo beserta mitra di STP. Saat memberi sambutan, Airlangga menyebut Kota Solo memiliki peran strategis sebagai kota industri kecil menengah serta kota jasa dalam 15 tahun terakhir.
Pertumbuhan ekonominya pun diyakininya bisa mencapai 5,8%. “Solo Technopark ini menjadi salah satu ikon untuk talenta-talenta kreatif. Atas nama Bapak Presiden dan pemerintah saya memberikan apresiasi atas revitalisasi Solo Technopark, terutama dengan kerja sama dengan Shopee, Bank Mandiri, SKK Migas, dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa.”
“Dan tentunya diharapkan fasilitas ini bisa menciptakan startup-startup baru. Dan kami berharap Solo Technopark bisa memperkuat kolaborasi lintas sektor dan multistakeholders, dan ini merupakan solusi inovatif untuk Solo Technopark untuk memenuhi kebutuhan teknologi untuk semua,” jelas Airlangga. Selengkapnya di halaman depan Harian Solopos edisi Selasa (7/2/2023).
Target Progres & Jalan Tengah
JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana membahas kebiiakan pelarangan truk sarat muatan atau over dimension over loading (ODOL) dengan Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo); serta Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) pada Selasa (7/2/2023) ini.
Semua pihak berharap ada jalan tengah dari rencana ini. Apindo mengusulkan pemberian insentif untuk pelaku usaha angkutan truk untuk mendukung program yang menurut jadwal mulai diberlakukan pada 2023 ini. Di sisi lain, Kemenhub berharap ada progres dari rencana ini.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam laman dephup.go.id yang diakses Senin (6/2/2023), menjelaskan Kemenhub punya keinginan untuk menegakkan aturan ODOL, namun di sisi lain pihaknya menvadari masalah ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pemerintah sudah memberikan toleransi penundaan ODOL karena faktor ekonomi Indonesia hingga akhir 2022.
Rencananya per 1 Januari 2023 kebijakan tersebut berlaku penuh. Penundaan pemberlakuan ODOL secara penuh karena adanya permohonan dari para pelaku usaha yang meminta tenggat untuk menvesuaikan diri. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno mengatakan akan berbicara dengan beberapa pihak yang sampai sat ini belum sepakat terkait zero ODOL. Selengkapnya di halaman Ekonomi-Bisnis Harian Solopos edisi Selasa (7/2/2023).