SOLOPOS.COM - Sejumlah jurnalis mengikuti workshop yang digelar Solopos Institute dan Yayasan Kakak di Atrium Premiere Hotel, Jl. Laksda Adisucipto No. 157 A Yogyakarta, Jumat-Minggu (2-4/12/2022). (Istimewa/Solopos Institute)
Solopos.com, SOLO — Solopos Institute bersama Yayasan Kakak tengah menyusun panduan pemberitaan media untuk berpihak kepada hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Soloroya. Panduan ini penting agar pengelola media mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berpihak kepada iklim kebebasan beragama yang baik.
Program yang didukung Search for Common Ground (SFCG) ini telah melalui berbagai aktitivitas. Kegiatan itu antara lain focus group discussion (FGD) yang digelar di Solo dan Sukoharjo. Sejumlah tokoh agama lintas iman dan para jurnalis yang bertugas di dua tempat tersebut diundang untuk mengikuti FGD.
Solopos Institute kemudian menggunakan informasi hasil FGD sebagai bahan untuk menyusun draf panduan pemberitaan. Draf ini diperdalam pada workshop Panduan Pemberitaan untuk Media House Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Wilayah Soloraya, Jumat-Minggu (2-4/12/2022) di Atrium Premiere Hotel, Jl. Laksda Adisucipto No. 157 A Yogyakarta. Workshop mengundang 12 jurnalis dari berbagai media yang bertugas di Soloraya.
Para wartawan itu selama tiga hari berdiskusi berbagai tema yang terkait dengan isu kebebasan beragama, termasuk diskusi menyusun draf panduan pemberitaan. Materi yang dibahas dalam forum ini antara lain soal politik identitas dan populisme serta media sebagai ruang publik dan relevansinya dengan kewajiban jurnalisme. Kemudian moderasi beragama sebagai kebutuhan bersama, dimensi kekerasan dalam pemberitaan, dan studi kasus tentang kebebasan beragama di media massa.
Para wartawan itu selama tiga hari berdiskusi berbagai tema yang terkait dengan isu kebebasan beragama, termasuk diskusi menyusun draf panduan pemberitaan. Materi yang dibahas dalam forum ini antara lain soal politik identitas dan populisme serta media sebagai ruang publik dan relevansinya dengan kewajiban jurnalisme. Kemudian moderasi beragama sebagai kebutuhan bersama, dimensi kekerasan dalam pemberitaan, dan studi kasus tentang kebebasan beragama di media massa.
Baca Juga: Bahas Toleransi, Santri Jateng Juarai Lomba Pidato Bahasa Arab Pospenas IX Solo
Mereka juga merumuskan pemberitaan untuk kebebasan beragama. Peserta juga akan membuat komitmen untuk membuat pemberitaan yang mendukung kebebasan beragama dan berkeyakinan.
“Jadi panduan pemberitaan ini berangkat dari kasus-kasus intoleransi di Soloraya sekaligus pemberitaan yang sering tidak berpihak kepada hak kebebasan beragama,” jelasnya dalam rilis yang diterima Solopos.com, Sabtu (3/12/2022).
Baca Juga: Cerita Ndan Bhabin Soal Kesederhanaan Ayahnya yang Polisi Berpangkat Rendah
Menurutnya, selama ini Soloraya menjadi kawasan yang sering terjadi kasus intoleransi. Yang menjadi korban adalah kelompok minoritas di daerah ini. Namun demikian panduan pemberitaan ini bisa digunakan sebagai referensi pemberitaan bagi jurnalis lain di luar Soloraya.
Sholahuddin berharap panduan pemberitaan ini tidak hanya menjadi dokumen tertulis, melainkan benar-benar bisa menjadi rujukan pemberitaan untuk menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Sekaligus bisa mendorong pengelola media untuk menjadikan isu kebebasan beragama menjadi isu penting di pemberitaan.
Direktur Yayasan Kakak, Shoim Syahriati, menjelaskan pedoman pemberitaan bagi media ini menjadi sebuah kebutuhan. Ini karena kelompok agama atau kepercayaan minoritas masih menerima diskriminasi atau bahkan kekerasan.
Baca Juga: Guru Paksa Siswi Pakai Jilbab di Sragen, Langgar Kebebasan Ekspresi Anak
Pedoman yang dihasilkan diharapkan bisa memudahkan media dalam mengemas pemberitaan yang bisa mengangkat hak kelompok minoritas dalam beragama dan berkeyakinan. Pedoman yang dikembangkan bersama dalam workshop berdasarkan pada pengalaman dan pandangan dari berbagai media diharapkan lebih aplikatif.