SOLO – Pengamat hukum dan politik Universitas Sebelas Maret (UNS), M Jamin, menilai tidak cukup alasan secara hukum dan politik terkait pengunduran diri Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi).

“Tidak cukup alasan secara hukum dan politik terkait pengunduran diri Jokowi. Warga Solo walaupun berat hati tetapi bisa ikhlas,” ungkapnya, Selasa (25/9/2012), saat diskusi publik bertajuk Solo Bagaiman Nasib Solo Tanpa Jokowi di Griya Solopos.

Ditambahkannya, secara hukum tidak ada ketentuan yang bisa menghalangi Jokowi mundur dan menjadi Gubernur DKI. “Sehingga saya pikir tidak ada persoalan yang berat. Persoalan siapa yang menjadi wakil walikota mendampingi Pak Rudy itu yang harus mulai dipikirkan,” tambahnya. Lebih lanjut, Jamin mengingatkan DPRD Solo terkait singkatnya waktu pembahasan. “Saya ingin mengingatkan waktu sangat pendek. Harus dihitung betul saya berharap komunikasi politik sudah dibangun,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Solo, M Rodhi, berharap tidak ada persoalan yang rumit menghambat pengunduran diri Jokowi di DPRD Solo. Dikatakannya, mekanisme yang dilakukan tidak hanya sekadar mekanisme, tetapi ada komunikasi politik. “Sekarang, sudah dibangun dengan komunikasi antarfraksi. Tetapi kami berharap segera ada penegasan dan KPU Jakarata kepastian penetapan tahapan-tahapan,” ujarnya.

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif