SOLOPOS.COM - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. (Solopos.com/Wahyu Prakoso)
Solopos.com, SOLO–Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan kembali mengurus kembali ihwal sudah beredarnya sebagian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2023 di masyarakat.
“Nanti kami urus lagi ya. Ndak masalah, ndak masalah ya,” ujar dia kepada wartawan seusai bertemu dengan empat legislator Solo di Balai Kota, Senin (6/2/2023).
Gibran menyatakan segera merespons berbagai masukan warga Solo yang disampaikan empat legislator Fraksi PDIP DPRD Solo. Termasuk opsi untuk mengevaluasi kebijakan menaikkan NJOP yang membuat melejitnya PBB pada tahun ini.
“Segera kami respons, tapi tunggu dulu ya,” kata dia.
“Segera kami respons, tapi tunggu dulu ya,” kata dia.
Sementara disinggung apakah munculnya gejolak masyarakat yang ramai-ramai menolak kebijakan kenaikan NJOP dan PBB karena kurangnya sosialisasi, Gibran tidak sependapat. Menurut dia sosialisasi sudah dilakukan Pemkot Solo.
Tapi, pada praktiknya substansi sosialisasi dari Pemkot Solo tertutup dengan pemberitaan yang menyampaikan tentang peningkatan tarif PBB hingga lebih dari 400%.
Gibran menyatakan akan mengevaluasi kebijakan kenaikan NJOP dan PBB tahun ini. Menurut dia tidak menutup kemungkinan dilakukan revisi atau penundaan pemberlakuan kebijakan yang menaikkan NJOP dan tarif PBB.
”Ini tadi masukan-masukan evaluasi dari Pak Ketua Fraksi sudah kami tampung, keluhan-keluhan yang ada di sosial media, atau Pak Ketua Fraksi, sudah kami tampung semua. Ya nanti kami evaluasi lagi,” ungkap dia.
Gibran mengaku kebijakan menaikkan NJOP dan PBB karena ingin ada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) 2023.
Dalam pertemuan dengan empat legislator sudah dibicarakan opsi ekstensifikasi dan intensifikasi.
“Nanti kami bicarakan dan evaluasi lagi. Kita ingin ada peningkatan PAD. Tadi juga sudah diibicarakan di ruang rapat masalah ekstensifikasi dan intensifikasi. Nanti kami eksplore lagi ya, sumber-sumber dari mana,” urai dia.