SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, SRAGEN — Sragen membutuhkan rumah singgah untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis (gepeng) serta orang terlantar yang terjaring razia oleh aparat keamanan setempat.
Kepala Dinas Sosial Sragen, Mahmudi, saat ditemui Solopos.com, Selasa (31/7/2013) menjelaskan pada 2012 ia pernah mengajukan pengadaan rumah singgah ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen untuk dianggarkan di APBD. Namun, karena keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemkab, pengajuan pengadaan rumah singgah itu belum bisa direalisasikan.
Tak adanya rumah singgah tersebut, membuat Mahmudi tak bisa berbuat banyak saat ada pengedropan gepeng atau orang terlantar lainnya di Dinas Sosial. Beberapa gepeng yang masih potensial, dititipkan di tempat diklat daerah lain. Namun, jika mereka enggan dimasukkan di panti diklat dan rehabilitasi, biasanya diberi surat pernyataan agar tak mengulangi lagi tindakan mereka.
Sedangkan orang-orang terlantar lainnya yang sudah tak produktif dan memiliki keluarga biasanya langsung dipulangkan setelah sebelumnya dilakukan pendataan. Padahal, menurut Mahmudi, gepeng yang terjaring razia itu baiknya didiklat atau diberi pelatihan sebelum dikembalikan ke tempat asalnya.
Lebih lanjut, Mahmudi, menjelaskan pengadaan rumah singgah itu sebenarnya sudah sangat mendesak. Mengingat, banyaknya gepeng yang terjaring oleh aparat keamanan setiap kali ada razia. “Seperti kemarin malam [Senin, (30/7)], ada sekitar 17 gepeng yang terjaring razia Satpol PP dan dikirimkan ke dinas sosial,” ungkapnya.