SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Googleimage)
SRAGEN — Kabupaten Sragen kini kekurangan 27 petugas lapangan keluarga berencana (PLKB). Idealnya, setiap PLKB membawahi dua desa. Karena di Sragen ada 208 desa, seharusnya ada 104 PLKB. Namun saat ini hanya ada 77 PLKB.
Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (KBPMD) Sragen, Supriyatno, menjelaskan tidak idealnya jumlah PLKB karena setiap tahun ada beberapa PLKB yang pensiun atau meninggal dunia. Padahal beberapa tahun terakhir, pemerintah tidak mengangkat pegawai negeri sipil (PNS) untuk formasi PLKB.
Oleh karena itu, terangnya, Badan KB PMD telah mengusulkan adanya pengangkatan PLKB kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sragen.
“Kita (Badan KB PMD) mengusulkan pengangkatan 27 PLKB agar jumlahnya ideal sesuai kebutuhan. Tapi belum bisa dipastikan apakah ketika tahun ini ada pengangkatan PNS, akan dipenuhi semua, atau hanya sebagian,”jelasnya saat ditemui Solopos.com di Gedung PKPRI Sragen, Rabu (6/2/2013).
Karena jumlahnya tidak sesuai kebutuhan, ungkapnya, akibatnya program pendampingan kepada masyarakat kurang optimal. Pendataan kesejahteraan keluarga juga berlangsung lebih lama. Terlebih, ada beberapa PLKB yang hingga kini belum bisa mengoperasikan komputer. Mereka adalah PLKB yang usianya sudah tua.
“Sebenarnya saya sudah mengimbau mereka uantuk belajar mengoperasikan komputer. Tapi karena mungkin sudah tua, sampai sekarang belum bisa,” jelasnya.
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) KB Kecamatan Sukodono, Deddy Setyo Handoko, mengungkapkan di Kecamatan Sukodono ada tiga PLKB, termasuk dirinya. Padahal, di Kecamatan Sukodono ada sembilan desa. Ia berpendapat, idealnya setiap desa memiliki satu PLKB.
“Karena jumlah PLKB tidak sebanding dengan jumlah desa, penyuluhan dan realisasi program lainnya kami laksanakan secara bergilir,” jelasnya.
Seorang PLKB, kata Supriyatno, tidak hanya bertugas mengadakan penyuluhan soal KB. Tapi juga menggerakkan masyarakat untuk mengikuti program KB, pengendalian kependudukan dan pemberdayaan masyarakat melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga. PLKB juga bertugas melakukan pembinaan soal balita, lansia dan remaja.
“Program KB tidak hanya bertujuan menekan laju pertumbuhan penduduk, tapi juga semakin meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia,” jelasnya.