Solopos.com, SRAGEN — Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), Lucky Agung Binarto, melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan kontribusi Kemenkum HAM dalam pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Askara Bumi Sukowati Sragen, Selasa (27/6/2023). Kemenkum HAM membuka dua gerai, yakni Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Kantor Imigrasi, di MPP Sragen.
Lucky didampingi pejabat Kemenkum HAM di wilayah Soloraya melihat-lihat kondisi pelayanan publik di MPP Sragen. Ia juga melihat bagaimana pelayanan Hukum dan HAM (Kum-HAM) di Sragen, terutama di gerai Bapas dan Gerai Imigrasi. Mereka juga berdialog dengan pengelola MPP Sragen untuk meningkatkan pelayanan Kum-HAM di Sragen.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
“Kami melihat sejauh mana peran Kemenkumham terhadap mal-mal pelayanan publik di Jateng, bahkan di seluruh Indonesia. MPP itu sangat bagus, artinya masyarakat terlayani dengan baik, sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo, bahwa negara hadir dan memiliki peran. Dari berbagai tempat yang saya kunjungi itu kendalanya ada di sumber daya manusia (SDM) yang terbatas,” ujar Lucky saat berbincang dengan Solopos.com di Rumah Makan Ikan Bakar Solo, Selasa siang.
Atas persoalan SDM yang terbatas itu, Lucky memberikan solusi. Dia sudah berkomunikasi dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Jateng untuk melatih SDM di kaupaten/kota supaya menjadi semacam lesson officer. Dengan ketersediaan SDM yang terlatih itu, Lucky berharap pelayanan Kum-HAM dapat terwakili.
“Walaupun sebagian besar layanan Kum-HAM itu sudah berbasis IT [information technology] dan online system, tetapi di pelosok daerah masih banyak yang gaptek [gagap teknologi] dan tidak paham. Mereka ini bisa difasilitasi supaya lebih mempermudah layanan. Layanan Kumham itu banyak, bukan hanya paspor, tetapi ada HAKI, administrasi hukum umum, perizinan perseroan, badan hukum, pemasyarakatan, Bapas, konseling, monitoring warga binaan yang dapat pembebasan bersyarat dan lainnya,” jelas Lucky.
Dia menginginkan pegawai pemerintah daerah (pemda) bisa diakomodasi untuk layanan publik. Karakteristik pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik berbeda-beda. Begitu pula kontribusi kepala daerah dalam pelayanan publik juga bervariasi, masing-masing ada keunggulan dan kelemahan.
“Bagi saya yang penting semangat untuk pelayanan masyarakat dengan baik dan maju. MPP di Sragen ini tempatnya representatif, gedungnya bagus, tata letaknya bagus, manajemennya bagus. Dan saya lihat Sragen menduduki urutan kedua setelah Jawa Timur dalam bidang investasi,” katanya.
Ketersediaan SDM
Lucky melanjutkan, dengan ketersediaan SDM maka pelayanan paspor di gerai imigrasi MPP Sragen tidak hanya dilayani Senin dan Rabu. Dia berharap SDM yang terlatih itu dapat melakukan prapelayanan sehingga masyarakat yang datang tidak kecewa tetapi bisa dilayani.
“Orang yang stand by di gerai pelayanan bisa sepekan penuh, tergantung kebutuhan. Mungkin pelayanan sampai Rabu tetapi Kamis yang semula tidak ada layanan kemudian banyak orang datang 30-40 orang maka kenapa tidak kami hadir melayani? Kami juga punya layanan jemput bola. Kalau di Solo itu buka pelayanan di CFD,” jelasnya.
Jadi ke depan, Lucky menyatakan dibutuhkan SDM yang memiliki standar dalam menginformasikan pelayanan Kum-HAM. Pada event-event tertentu, karena peningkatkan permintaan paspor. Miaslnya untuk umrah, haji, atau tenaga kerja ke luar negeri. Kalau memang signifikan permintaan paspornya, kata dia, Kemenkum HAM bisa hadir.
Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sragen, Dwi Agus Prasetyo, mengatakan kunjungan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kemenkum HAM ke MPP Sragen terkait dengan pelayanan di MPP. Kemenkum HAM meninjau gerai Bapas dan gerai Imigrasi di MPP Sragen. Dia menyampaikan proses pelayanan Kum-HAM di MPP berjalan dengan baik, begitu pula dengan sarana dan prasarananya.
“Harapannya bisa untuk pelayanan secara kontinyu. Selama ini pelayanan Kemenkum HAM baru Senin dan Rabu. Ke depannya bisa ditingkatkan menjadi Senin hingga Kamis sehingga warga Sragen bisa terlayani lebih banyak. Kuotanya juga tergantung masyarakat yang hadir,” ujar Agus.
Sejauh ini jumlah kuota yang tersedia untuk pelayanan Kum-HAM 10 orang per hari. Jika hari pelayanan bisa ditambah, maka kuota itu pun akan meningkat. “Bila masih ada antrean maka kuota itu bisa ditingkatkan setelah dievaluasi,” jelas Agus.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
