SOLOPOS.COM - Sepur Kluthuk Jaladara
SOLO — Kalangan DPRD Solo menilai subsidi dari APBD Solo untuk mengakomodasi keinginan masyarakat yang ingin naik Sepur Khlutuk Jaladara tak logis. Pasalnya, hal itu bertentangan dengan Permendagri No 32/2004 tentang Pemberian Hibah Bantuan Sosial.
Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto, mengatakan subsidi pemerintah untuk Jaladara sebenarnya sudah dialokasikan melalui APBD 2013.
“Alokasi Rp700 juta subsidi kan sudah include dari sebuah operasional untuk menjalankan kereta itu. jadi, sudah final untuk sebuah alokasi anggaran,” katanya, Senin (11/3/2013).
Dijelaskannya, alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk sewa kereta uap buatan Jerman itu bertujuan untuk meringankan ongkos yang dikeluarkan masyarakat guna memanfaatkan fasilitas Jaladara. Lantaran hal itu, pihaknya tak sepakat jika pemkot kembali mengajukan anggaran melalui APBD Perubahan untuk subsidi Jaladara.
Supriyanto menilai pengajuan subsidi untuk tiket Jaladara tak logis. Pasalnya, pengelolaan atas kereta itu berada di PT Kereta Api Indonesia (KAI).
“Ya harus disesuaikan dengan aturan yang ada. Kalau bentuk hibah untuk semacam ini langsung diberikan ke masyarakat jelas tidak memungkinkan. Yang memungkinkan itu alokasi anggaran yang lengkap untuk operasional serta sewa kereta ke PT KAI,” urainya.
Lebih lanjut, Supriyanto menuturkan pemkot semestinya tak gegabah mengajukan alokasi anggaran guna subsidi Jaladara. “Harus dilihat dulu beban anggaran di APBD, jangan sampai kebijakan yang ada itu hanya untuk branding. Sedangkan yang memetik hasil dalam hal ini PT KAI yang merupakan BUMN berorientasi profit,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III, Honda Hendarto, menuturkan pemkot perlu melakukan kajian sebelum subsidi tiket Jaladara diusulkan. Jika usulan yang disampaikan masuk akal, Honda menilai bisa saja DPRD mengucurkan anggaran untuk subsidi itu.
