Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Karanganyar (Solopos.com) – Meski hingga Rabu (1/6/2011) mendatang para anggota DPRD Karanganyar ramai-ramai berkegiatan di Jogja, ternyata dalam kegiatan ini pun masih ada juga anggota yang tak mengikutinya. Padahal kegiatan bertajuk workshop peningkatan kapasitas di Hotel Saphir Jogja ini menelan biaya hingga Rp 200-an juta.
Mereka yang tak hadir ini diduga hanya titip presensi mengikuti kegiatan itu. Bahkan ada juga yang beralasan izin sementara waktu tidak mengikuti kegiatan tersebut. Seperti halnya dilakukan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Karanganyar, Romdloni, yang justru bersilaturahmi ke PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX Batujamus, Kerjo, Karanganyar, Senin (30/5).
“Kan izin sebentar dulu enggak apa-apa ta. Namanya silaturahmi itu kan juga penting,” jawab Romdloni ketika ditanya alasan ketidakhadirannya di Jogja. Romdloni mengatakan tetap mengikuti kegiatan workshop tersebut meski baru akan mengikutinya Senin sore. Menurut dia, pelatihan peningkatan kapasitas Dewan sangat penting bagi para anggota DPRD. “Habis ini nanti saya langsung ikut. Izin sebentar masa tidak boleh,” ujarnya.
Koordinator Biro Investigasi Anggaran Rakyat (BIAR) Foundation Karanganyar Hasan Fatoni meminta pimpinan DPRD memberikan sanksi tegas kepada anggota DPRD yang tidak mengikuti workshop hingga kegiatan berakhir. Menurutnya, sangat disayangkan jika anggaran yang berasal dari uang rakyat tersebut hanya dihambur-hamburkan tidak jelas.
Pihaknya juga meminta tidak ada presensi dhengkulan para legislator, yaitu ada yang tidak mengikuti kegiatan namun di daftar presensi ada tanda tanda tangan kehadiran. “Jadi pimpinan Dewan harus tegas dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatannya. Jangan sampai ada anggota Dewan yang hanya cari sangu thok,” tukasnya.
Menurut dia, alokasi anggaran senilai Rp 4,5 juta per anggota DPRD tidak logis. Dia menyebutkan sesuai dengan tarif kamar yang tertera di situs internet Hotel Saphir Jogja, Rp 900.000 per hari per kamar. Padahal satu kamar ditempati dua orang anggota DPRD. Sehingga, satu orang anggota DPRD dikenai tarif kamar Rp 450.000 per hari dikalikan tiga hari menjadi Rp 1.350.000.
“Dari hitungan Rp 4,5 juta dikurangi biaya kamar Rp 1.350.000 per anggota Dewan artinya masih ada sisa Rp 3.150.000. Uang sisa ini untuk apa?” tanyanya.
isw