SOLOPOS.COM - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sukoharjo bersama sejumlah elemen masyarakat menggelar rembuk stunting 2022 di Hotel Tosan Sukoharjo, Senin (12/9/2022). (Solopos.com/Tiara Surya Madani)
Solopos.com, SUKOHARJO–Kasus stunting di Sukoharjo alami penurunan 0,22% pada dua tahun terakhir, 2020 dan 2021. Persentase angka tersebut meliputi 7,33% pada 2020 menjadi 7,11% pada 2021.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Sukoharjo, Tri Tuti Rahayu, mengatakan persentase 7,11% stunting di Sukoharjo sudah masuk kategori rendah se-Jawa Tengah.
Pada 2022, Sukoharjo menganggarkan Rp37,8 miliar untuk program kegiatan stunting berjalan 2022, sedangkan anggaran rencana program untuk kegiatan stunting 2023 mencapai Rp40 miliar gabungan dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, dalam pidatonya, bahwa Sukoharjo jadi Kabupaten prioritas perluasan lokasi khusus (lokus) stunting berdasar Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Nomor Kep. 42/M.PPN/HK/04/2020.
Berdasarkan keputusan tersebut, sebanyak 20 desa dari delapan kecamatan di Sukoharjo telah ditetapkan jadi desa prioritas atau lokasi khusus stunting.
Desa tersebut meliputi Mranggen, Bakalan, Wonorejo, Kemasan, Palur, Cangkol, Joho, Gadingan, Wirun, Sapen, Ngadirejo, Kartasura, Sukoharjo, Gayam, Kriwen, Nguter, Krajan, Ngreco, Mertan, dan Toriyo.
Etik berharap dengan adanya rembuk stunting, para kepala daerah, camat, kepala desa, serta semua pihak terkait dapat berkomitmen dan memberikan kontribusi sesuai bidang tugas.
“Jika anak-anak terlahir sehat tumbuh dengan baik, dan didukung pendidikan berkualitas, maka mereka akan jadi generasi menunjang kesuksesan bangsa,” kata Etik.
Ia mengatakan penurunan stunting sudah dilaksanakan semaksimal mungkin, bekerja sama dengan lintas sektor, OPD terkait, musyawarah pimpinan daerah (Muspida), organisasi masyarakat (Ormas), dan masyarakat dengan memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat.
“Setidaknya untuk kesehatan, masalah gizi dapat terdeteksi, jika ada masalah yang perlu ditangani segera rujuk ke puskesmas dan Dinas Kesehatan,” lanjut Etik.
Ia menambahkan penanganan stunting di 20 desa akan disesuaikan dengan OPD masing-masing.